jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Asep Romy Romaya meminta pemerintah segera memperluas program padat karya.
Tujuannya untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial, akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri manufaktur.
BACA JUGA: 55 Ribu Buruh Terancam PHK Gegara Gas Industri Mahal, Dasco Langsung Telepon Bos Pertamina
Menurut Asep Romy, langkah cepat perlu dilakukan karena gelombang PHK berpotensi menambah angka pengangguran dan menekan daya beli masyarakat di berbagai daerah.
"Ancaman ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya."
BACA JUGA: Program Magang dan Vokasi Dilanjutkan, 50 Ribu Pekerja Terdampak PHK Diprioritaskan
"Pemerintah perlu segera menghadirkan langkah nyata. Program padat karya dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak," kata Asep Romy di Jakarta, Rabu (24/6).
Dia menilai program padat karya bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap tenaga kerja, yang terdampak PHK dalam waktu relatif singkat.
BACA JUGA: Kemnaker Turun Tangan Tangani Kasus PHK 133 Karyawan PT Amos Indah Indonesia
Oleh karena itu, Asep Romy mendorong pemerintah memperluas pelaksanaan program tersebut di berbagai sektor, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian, dia mengingatkan program padat karya tidak cukup hanya menjadi penyangga penghasilan sementara bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Menurutnya, program tersebut harus terintegrasi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk kembali masuk ke dunia kerja.
"Padat karya harus dibarengi dengan program peningkatan kompetensi. Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, termasuk melibatkan lembaga pelatihan swasta selain Balai Latihan Kerja milik pemerintah," ujarnya.
Asep Romy juga mengusulkan agar pemerintah memasukkan pelatihan bahasa asing ke dalam kurikulum peningkatan keterampilan bagi korban PHK.
Dia menilai kemampuan bahasa asing dapat membuka peluang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.
"Perlu ada kurikulum pelatihan bahasa asing yang intensif. Dengan bekal tersebut, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri melalui prosedur yang sah dan aman," tuturnya.
Lebih lanjut, Asep Romy mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan kalangan industri memperkuat kolaborasi untuk mencari solusi atas ancaman PHK yang terjadi saat ini.
Dia mengingatkan gelombang PHK yang tidak tertangani berpotensi memunculkan persoalan sosial baru, seperti meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan.
"Jangan sampai gelombang PHK semakin meluas dan memunculkan persoalan sosial baru seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan."
"Negara harus hadir memastikan masyarakat tetap memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak," pungkas Asep Romy.(kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Firnando Ganinduto DPR: Streamlining BUMN Tanpa PHK, Langkah Strategis Wujudkan Korporasi Negara yang Lebih Efisien
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra
