Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai disinggung dalam polemik pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang Rp20 juta usai aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wapres.
PDI Perjuangan menilai kasus tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai pihak yang berada di balik dugaan pengondisian gerakan mahasiswa.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan pengakuan mahasiswa UBK tersebut tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa.
Menurut Deddy, dugaan adanya uang yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengubah arah aksi menunjukkan adanya skenario yang disusun secara sistematis.
"Nah, orkestrasi murahan seperti ini kan tidak mungkin dari bawah begitu, tetapi dari atas," kata Deddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Pernyataan itu muncul setelah mencuat pengakuan mahasiswa UBK yang menyebut menerima uang puluhan juta rupiah setelah melakukan demonstrasi dan bertemu langsung dengan Gibran.
Deddy menilai kasus tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang selama ini dialamatkan kepada PDI-P terkait aksi mahasiswa.
Menurutnya, partainya kerap dituduh berada di balik berbagai gerakan mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah.
Namun, ia menilai fakta yang terungkap dalam kasus UBK justru mengarah pada pihak lain.
"Nah, cuma sayangnya kan yang dituding dengan yang sebenarnya melakukan kadang-kadang tidak sejalan. Kita dituding menunggangi gerakan mahasiswa," ujarnya.
Deddy kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan pertemuan mahasiswa UBK dan Gibran di Istana Wakil Presiden.
Ia menilai pengakuan soal uang Rp20 juta hingga Rp30 juta yang disebut diberikan untuk mengubah arah demonstrasi patut menjadi perhatian publik.
"Tetapi kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh. Karena mahasiswa itu menurut pengakuan mereka, diberikan uang oleh polisi sekitar Rp20 juta lebih ya, Rp20 juta sampai 30 juta, untuk kemudian belok arahnya, demonya bertemu dengan Wapres secara langsung begitu," kata Deddy.
Menurut dia, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang menunggangi gerakan mahasiswa.
Kasus ini, kata Deddy, justru menunjukkan bahwa pihak yang selama ini berada di balik layar bisa saja berbeda dengan pihak yang selama ini dituding.
"Nah, saya kira ini pelajaran buat kita semua agar jangan sembarangan menuduh. Karena kadang-kadang orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan seperti ini," tuturnya.
Selain menyinggung dugaan pengondisian aksi, Deddy juga menyoroti pengakuan mahasiswa yang menyebut uang tersebut berasal dari seorang anggota kepolisian.
Ia menilai tuduhan tersebut sangat serius dan harus diusut secara tuntas apabila terbukti benar.
"Tapi, fakta bahwa polisi yang memberikan uang menurut pengakuan mereka, itu betul-betul keterlaluan sih kalau menurut saya," ujar Deddy.
Polemik ini bermula dari pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin yang mengakui menerima uang Rp20 juta setelah demonstrasi dan pertemuan dengan Gibran pada 15 Juni 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam.
Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan forum tersebut digelar setelah muncul desakan dari mahasiswa yang meminta keterbukaan dari pengurus BEM yang sebelumnya bertemu dengan Gibran.
Baca Juga: Viral Mahasiswa Temui Gibran Diduga Terima Uang, Ketua BEM UBK Akhirnya Buka Suara
Menurut Na’ilah, Abdi akhirnya mengakui menerima uang yang disebut berkaitan dengan upaya memindahkan titik aksi dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.
Meski demikian, rencana pemindahan lokasi demonstrasi itu disebut tidak pernah terlaksana dan mahasiswa tetap melakukan aksi di sekitar Istana Negara.
Dalam forum tersebut juga terungkap bahwa dana Rp20 juta itu disebut telah dibagikan kepada tujuh orang.
Na’ilah mengatakan Abdi menerima sekitar Rp6 juta, sementara sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lainnya.
