Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui penanganan laporan warga yang masuk melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) masih belum sepenuhnya ideal.
Menurut Pram, sebagian laporan masih ditangani secara formalitas tanpa penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
“Walaupun dengan jujur saya katakan, mohon maaf, terkadang cara penanganannya masih bersifat formalitas. Padahal saya menginginkan sebenarnya lebih dalam dari itu,” kata Pramono dalam sambutannya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (24/6).
Ia juga menyinggung praktik manipulasi laporan yang dilakukan oleh petugas lapangan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Pramono, laporan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah ditangani oleh pemerintah, padahal kondisi di lapangan belum sesuai dengan laporan yang dikirimkan.
“Termasuk yang saya sebutkan tadi, menggunakan artificial intelligence membuat laporannya seakan-akan sudah ditangani oleh Pemerintah Jakarta, padahal belum ditangani. Nah, yang begitu-begitu kami tidak mau,” ujarnya.
Pramono memastikan petugas yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut telah dijatuhi sanksi.
“Dan akhirnya kami beri sanksi kepada yang bersangkutan,” lanjutnya.
Menurut Pramono, akurasi laporan dan penanganan yang nyata menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Maka yang kami lakukan sekarang ini, karena kami ingin memotret dengan benar, kami juga harus membangun trust. Trust kepada siapa? Trust kepada publik,” kata Pram.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono mengatakan 98 persen laporan warga melalui JAKI telah tertangani sejak Januari hingga Mei 2026.
“Di bulan Mei, ini sebagai contoh, ada 305.000 laporan dalam satu bulan masuk ke CRM, Sistem Cepat Respons Masyarakat,” kata Pramono.
“Hampir 299.000 itu kita tangani, jadi hampir 98 persen ditangani,” lanjutnya.
