Di tengah harapan besar masyarakat agar kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara meningkat, Presiden Prabowo Subianto justru mengungkap persoalan yang menurutnya jauh lebih mendasar. Bukan karena negara tidak memiliki potensi ekonomi, melainkan karena kebocoran kekayaan nasional yang selama bertahun-tahun terus terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjelaskan mengapa ruang fiskal pemerintah kerap terbatas, meskipun Indonesia disebut memiliki sumber daya dan keuntungan perdagangan yang sangat besar. Menurutnya, uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru banyak mengalir keluar negeri.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya gak ada, diambil terus," kata Prabowo.
Prabowo memaparkan bahwa berdasarkan data perdagangan internasional yang diolah Dewan Ekonomi Nasional menggunakan basis data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia sebenarnya menikmati surplus perdagangan yang sangat besar dalam kurun waktu panjang.
Selama 22 tahun terakhir, Indonesia disebut memperoleh keuntungan perdagangan mencapai sekitar USD436 miliar atau setara Rp7.800 triliun. Namun dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai sekitar USD343 miliar.
Baca Juga: PSI Teriak Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Nyeletuk: Emang Prabowo Udah Pasti Mau?
"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu USD343 miliar," ucap dia.
Menurut Prabowo, salah satu sumber persoalan berasal dari praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah fantastis.
Presiden mencontohkan adanya pelaku usaha yang melaporkan volume ekspor lebih rendah dibandingkan jumlah riil yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," sentil dia.
Dari data yang dipaparkan, Indonesia disebut mengalami kerugian mencapai USD908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik-praktik semacam itu.
Besarnya angka tersebut, menurut Prabowo, menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah belum leluasa meningkatkan berbagai belanja publik, termasuk untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan aparatur negara.
Baca Juga: Ribut-ribut Soal Demo Bayaran, Prabowo: Gue Tahu Siapa Orangnya
Karena itu, pemerintah saat ini sedang berupaya menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Prabowo menegaskan bahwa langkah pembenahan terus dilakukan agar kebocoran ekonomi dapat ditekan.
"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih USD150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun dan ini sedang saya perbaiki semua," ungkapnya.
