Terkini, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Gudang Regional Indonesia Timur yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan buffer stock logistik kebencanaan di Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (24/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik bencana sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan bencana serta perlindungan sosial.
Komisi VIII DPR RI Pastikan Kesiapan Logistik Kebencanaan
Kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, bersama sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI.
Turut hadir jajaran Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau langsung fasilitas penyimpanan logistik kebencanaan yang menjadi salah satu pusat distribusi bantuan untuk kawasan Indonesia Timur.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap bidang perlindungan dan jaminan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial RI.
“Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan gudang dan logistik kebencanaan serta mendengarkan berbagai masukan dari jajaran Kementerian Sosial terkait kondisi buffer stock logistik bencana,” ujar Singgih.
Ia menegaskan, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait dukungan anggaran dan kesiapan logistik kebencanaan nasional.
“Terima kasih atas sambutannya sehingga kami dapat melaksanakan kunjungan spesifik ini dengan lancar,” tambahnya.
Munafri Soroti Tantangan Kebencanaan dan Sosial di Makassar
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap isu kebencanaan dan perlindungan sosial yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI di Kota Makassar. Kehadiran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan bencana dan perlindungan sosial bagi masyarakat,” kata Munafri.
Munafri menjelaskan bahwa Kota Makassar saat ini menghadapi sejumlah tantangan kebencanaan, terutama meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau serta persoalan ketersediaan air bersih akibat tingginya tingkat kehilangan air pada jaringan distribusi.
Selain itu, sebagai kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Makassar juga dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian lintas sektor, mulai dari penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), warga terlantar, hingga penguatan data kesejahteraan sosial.
“Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Untia Disiapkan Jadi Kawasan Strategis Baru Makassar
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai program mitigasi bencana yang telah berjalan di Kota Makassar, termasuk program Kampung Siaga Bencana.
Menurutnya, kawasan Untia saat ini sedang dipersiapkan sebagai pusat pengembangan baru Kota Makassar yang akan menjadi lokasi berbagai proyek strategis berskala besar.
“Kawasan ini merupakan daerah pengembangan baru Kota Makassar. Ke depan akan dibangun stadion sepak bola bertaraf internasional, kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla), sekolah pelayaran terbesar di Indonesia Timur, sekolah rakyat, hingga Kampung Nelayan Merah Putih,” jelas Munafri.
Ia menilai keberadaan Gudang Regional Indonesia Timur di kawasan tersebut memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di tengah kawasan yang terus berkembang dan diproyeksikan menjadi pusat aktivitas baru di Makassar.
Dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang terus dibangun, Pemerintah Kota Makassar berharap kawasan Untia tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana dan persoalan sosial di masa depan.
