Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah berencana menutup sekitar 700 hingga 800 BUMN yang terus merugi hingga akhir 2026 mendatang.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan milik negara. Menurut Presiden, keberadaan perusahaan negara yang terus merugi hanya akan menjadi beban bagi keuangan negara.
Dalam pernyataannya saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tetap memiliki struktur direksi dan komisaris yang harus dibiayai meskipun tidak memberikan keuntungan.
"Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih," ujar Presiden Prabowo yang dikutip Newsline Bisnis, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Baca juga: Transformasi BUMN Mulai Berbuah, Kinerja BUMN Tunjukkan Lonjakan
Prabowo menilai langkah itu penting agar anggaran negara dari perusahaan yang tidak produktif bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hingga saat ini, pemerintah tercatat telah bergerak cepat dalam mengeksekusi rencana tersebut. Presiden mengungkapkan bahwa setidaknya 240 perusahaan BUMN resmi ditutup karena dinilai tidak menguntungkan.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus," tegasnya.
Target akhirnya, pemerintah menargetkan minimal 700 hingga 800 perusahaan negara yang bermasalah akan diselesaikan operasionalnya guna memastikan hanya BUMN yang sehat dan produktif yang tetap berdiri.
Prabowo Bakal Tutup 800 BUMN Bermasalah hingga Akhir 2026 demi Efisiensi Anggaran
