JAKARTA, KOMPAS.TV - Pegiat media sosial, Ade Armando, berpendapat penolakan mahasiswa untuk berdialog dengan pejabat pemerintah di area kampus merupakan hal yang mengecewakan.
Ade menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Rabu (24/6/2026), yang membahas penolakan mahasiswa terhadap kehadiran pejabat pemerintah.
Sebagai informasi, setidaknya terjadi dua kali penolakan kehadiran pejabat pemerintah di kampus dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satunya, penolakan kehadiran Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto di Kampus Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur pada Selasa (23/6/2026).
Sebelumnya, acara diskusi yang dihadiri Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Wamentan Sudaryono di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada 15 Juni 2026 juga ditolak oleh mahasiswa.
Baca Juga: Analis: Mungkin Presiden Prabowo Merasa Mahasiswa Tak Bisa Demo Tanpa Dukungan Elite Politik
Menurut Ade, penolakan itu dapat mengakibatkan banyak pihak melihat bahwa mahasiswa cuma mau menang sendiri.
“Tapi buat saya ini mengecewakan ya. Yang membuat banyak pihak barangkali jadinya melihat bahwa mahasiswa ini cuma mau menang sendiri,” kata dia.
“Jadi gini, ini kan apa yang kita kenal sebagai cancel culture ya, jadi kebudayaan untuk meng-cancel orang-orang untuk bicara,” tambahnya.
Ade kemudian bertanya, pantaskah pejabat yang hadir untuk berdiskusi di area kampus ditolak dan tidak diberi waktu untuk berbicara?
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- ade armando
- penolakan menteri di kampus
- pegiat media sosial
- mahasiswa tolak pejabat
- mahasiswa tolak diskusi dengan pejabat
- mahasiswa tolak menteri
