Jakarta: Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan usulan tambahan anggaran untuk merealisasikan berbagai program di 2027. Penggunaan anggaran itu diharapkan tepat sasaran.
“Permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga akan dibahas lebih lanjut di mana kami di DPR ingin memastikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara, penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan semua diperuntukkan bagi rakyat,” kata anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Juni 2026.
Baca Juga :
Komisi VIII DPR Setujui Anggaran Rp4,5 Triliun Pendanaan Pesantren
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun dari pagu indikatif awal yang ditetapkan sebesar Rp15,63 triliun. Tambahan ini disebut bakal digunakan untuk mempercepat program prioritas seperti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kementerian Pertanian (Kementan) juga mengusulkan penyesuaian pagu indikatif 2027. Awalnya semula Rp23,23 triliun menjadi sekitar Rp45 triliun demi memperkuat program strategis sektor pertanian nasional.
Terkait usulan ini, Daniel memandang tambahan anggaran untuk pembangunan fisik seperti Kampung Nelayan Merah Putih perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. “Yaitu, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama bangsa,” tutur Daniel.
Menurut Daniel, pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi pesisir memang penting. Namun, persoalan yang paling krusial dan dirasakan langsung oleh masyarakat di sektor pangan saat ini justru berada pada aspek produksi.
“Program prioritas pemerintah di tahun 2027 harus dapat memastikan akses atau ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan di tengah kenaikan harga yang sangat tinggi,” imbuh Daniel.
Ilustrasi Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Kemudian di sektor pertanian, Daniel menegaskan bahwa pupuk subsidi harus benar-benar tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat sasaran, serta tepat waktu sesuai musim tanam. Keterlambatan distribusi dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas dan membengkaknya biaya produksi petani.
Legislator Fraksi PKB ini juga mengingatkan tantangan sektor pangan akibat faktor eksternal. Misalnya, peningkatan risiko perubahan iklim dan ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau.
“Berbagai proyeksi menunjukkan potensi musim kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Situasi ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, memperluas risiko kekeringan, dan mengganggu stabilitas produksi pangan di berbagai daerah sentra pertanian,” kata Daniel.
