Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang Bali memiliki hingga tiga kawasan International Financial Center (IFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dan infrastruktur pendukung, termasuk skema perpajakan khusus.
Pemerintah membuka kemungkinan pembangunan lebih dari satu kawasan dalam satu pulau.
“Financial center kita sedang siapkan legal dokumennya. Jadi ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan. “Kita siapkan di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik,” kata Airlangga kepada wartawan, Rabu (24/6).
Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan lebih dari satu kawasan PFII.
Dalam beleid tersebut, PFII dirancang sebagai kawasan dengan kekhususan hukum dan administrasi yang mengadopsi standar internasional. Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif, termasuk perlakuan perpajakan khusus untuk menarik arus investasi dan aktivitas jasa keuangan global.
Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa fasilitas pajak khusus di IFC berpotensi membuat kawasan tersebut menjadi surga pajak (tax haven), Airlangga tidak menampik keberadaan praktik serupa di sejumlah pusat keuangan dunia.
“Surga pajak kan ada di mana aja sekarang. Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak,” kata dia.
IFC Bukan untuk Penghindaran PajakMeski demikian, Airlangga menegaskan tujuan utama pembentukan IFC bukan untuk memfasilitasi penghindaran pajak, melainkan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global dan pusat penempatan dana internasional.
Menurut dia, Indonesia selama ini hanya menerima investasi secara langsung sekitar Rp 2.200 triliun per tahun. Angka tersebut jauh di bawah dana yang berhasil dihimpun negara-negara yang memiliki pusat keuangan internasional.
“Ya kan balik lagi, kalo kita sekarang dengan tradisional investasi, kan 1 tahun kira-kira Rp 2.200 triliun untuk investasi. Tapi bandingkan dengan negara Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center mereka Rp 5.000 triliun,” ujarnya.
Airlangga menjelaskan, dana investasi global umumnya masuk terlebih dahulu ke pusat-pusat keuangan internasional sebelum disalurkan ke berbagai negara tujuan investasi. Karena itu, Indonesia dinilai perlu memiliki pusat finansial yang mampu bersaing dengan kawasan serupa di dunia.
“Ya Rp 5.000 triliun itu, jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar. Nah sedangkan potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar USD 800 billion,” katanya.
Ia menambahkan, jumlah pusat keuangan internasional di dunia masih terbatas dan didominasi oleh beberapa wilayah seperti Singapura, Dubai, Hong Kong, dan sejumlah kawasan di Amerika Serikat.
“Di dunia kan terbatas financial center, hanya Singapura, Dubai, Hongkong, kemudian bagian di Amerika. Kita bentuk undang-undangnya dulu, habis itu baru kita atur tekniknya,” ujar Airlangga.
Selain itu, Airlangga memastikan pembentukan instrumen investasi baru, termasuk Patriot Bond maupun pengembangan sektor keuangan lainnya, tidak akan mengganggu komitmen Indonesia sebagai anggota penuh Financial Action Task Force (FATF).
Menurut dia, seluruh produk dan instrumen yang disiapkan pemerintah tetap mengedepankan transparansi serta tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan keuangan.
“Ya kan kalo produk baru selalu menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang sifatnya bukan terkait dengan money laundering. Atau hal yang terkait dengan pidana keuangan,” tuturnya.
Adapun, Pasal 248A UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas UU P2SK menyebut pemerintah dapat menetapkan satu atau lebih PFII. Kawasan tersebut juga akan memperoleh perlakuan perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya yang rinciannya akan diatur melalui undang-undang tersendiri.
