Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta golongan orang kaya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan lebih besar daripada masyarakat yang kurang mampu.
Ini lantaran BPJS Kesehatan harus mengeluarkan dana klaim sekitar Rp500 miliar per hari.
Jika diakumulasikan, nilai pembayaran klaim mencapai sekitar Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun setiap bulan.
Sementara iuran yang berhasil dikumpulkan hanya berkisar Rp14 triliun per bulan.
Akibatnya, BPJS Kesehatan harus menanggung selisih pembiayaan sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
"Jadi memang BPJS itu harus diperkuat kondisi keuangannya," kata Budi Gunadi dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Rabu (24/6/2026).
Budi pun meminta kepada orang kaya untuk bisa membayar iuran atau premi lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat biasa, agar prinsip gotong royong dalam BPJS Kesehatan bisa terpenuhi.
"Memang yang lebih kaya harus bayar premi lebih mahal dibandingkan yang miskin, supaya bisa terjadi efek gotong royongnya, ya sama lah dengan pajak, yang kaya bayar pajaknya lebih," lanjut Budi.
Meski begitu, Menkes menegaskan sistem perlindungan atau klaim pada BPJS Kesehatan tidak akan membeda-bedakan golongan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, di mana semua masyarakat berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak.
"Itu sebabnya nanti kita akan tata lagi BPJS Kesehatan, karena masih banyak orang yang salah berpikir bahwa BPJS itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya enggak ada gitu," ujar Menkes.
"BPJS Kesehatan itu bener-bener cover 280 juta rakyat Indonesia secara adil. Jadi siapapun, dia kaya atau miskin, kalau dia jatuh kondisi yang gak sehat, dia gak akan jatuh miskin untuk belanja kesehatan karena ada yang cover," tegasnya.
Budi kembali menekankan masyarakat yang kurang mampu atau yang berada di golongan desil bawah harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sedangkan yang lebih kaya bisa membantu dengan membayar premi lebih.
"Yang penting adalah temen-temen yang ada di desil bawah itu harus dijamin, dan dia kan dijamin oleh pemerintah, dibayarnya oleh pemerintah. Tapi kalau temen-temen yang kaya kemudian bilang, saya mau juga dijamin pemerintah, saya mau bayarnya dengan yang bawah sama. Itu kan enggak adil. Itu enggak adil, Ya dia harus bayar lebih dong," pungkasnya
(arj/arj) Add as a preferred
source on Google
