SEBUAH program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi desa semestinya dimulai dari penguatan kapasitas usaha.
Pelatihan manajemen, literasi keuangan, kewirausahaan, pemasaran, atau tata kelola organisasi lazim menjadi fondasi bagi mereka yang akan mengelola koperasi.
Namun yang terjadi dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih justru menghadirkan ironi yang sulit diabaikan.
Sebelum koperasi berdiri kokoh, sebelum laporan keuangan pertama disusun, bahkan sebelum para calon manajer mulai menjalankan tugasnya, kabar duka lebih dahulu datang.
Hingga hari ini sudah tiga orang peserta dikabarkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran yang menjadi bagian dari proses pembentukan pengelola koperasi.
Peristiwa ini tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban.
Namun tragedi tersebut juga memunculkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar persoalan teknis pelatihan atau prosedur keselamatan.
Baca juga: Terbukanya Pagar DPR dan Kabar Kemenangan Mahasiswa
Mengapa calon manajer koperasi harus menjalani pendidikan yang identik dengan pembentukan prajurit?
Apa hubungan antara kemampuan mengelola usaha dengan latihan fisik berintensitas tinggi?
Dan yang paling penting, apakah pendekatan seperti ini memang relevan untuk membangun ekonomi rakyat?
Pemerintah menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan menanamkan disiplin, kepemimpinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
Tujuan itu tentu terdengar baik. Saya akui tidak ada yang salah dengan upaya membangun karakter aparatur atau pengelola publik.
Namun dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup menjadi ukuran keberhasilan.
Yang lebih penting adalah kesesuaian antara tujuan dan instrumen yang digunakan untuk mencapainya.
Disiplin memang penting, tetapi disiplin tidak hanya lahir dari lapangan apel.
Profesionalisme tidak selalu tumbuh dari barak. Dalam dunia ekonomi, disiplin justru tercermin dari kemampuan mengelola administrasi secara tertib, menyusun laporan keuangan secara akurat, menjalankan prinsip akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan anggota dan mitra usaha.
Karena itu, ketika sebuah program ekonomi justru diawali dengan pendekatan kemiliteran, publik berhak mempertanyakan logika kebijakan yang digunakan.
Apakah negara sedang menyiapkan manajer koperasi yang mampu mengelola usaha rakyat, atau justru sedang membentuk kader sipil dengan pendekatan yang lebih dekat pada pembinaan militer?
Pertanyaan tersebut penting diajukan bukan untuk menolak nilai disiplin atau nasionalisme, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi rakyat dilakukan melalui cara yang tepat.
Sebab koperasi yang sehat lahir dari kompetensi, bukan komando; dari tata kelola yang baik, bukan ketahanan fisik semata.
Ketika Kompetensi Bisnis Digantikan Logika BarakPolemik ini tidak terjadi dalam program berskala kecil. Saya melihat ada Ironi dari program ini yang terlihat jelas dari desain pelatihannya.
Melansir Kompas.com, sebanyak 35.476 calon pengelola ekonomi rakyat—terdiri dari 30.000 calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang harus menjalani pelatihan selama 45 hari.
Namun dari total waktu tersebut, 30 hari atau dua pertiga masa pelatihan justru dihabiskan untuk latihan dasar kemiliteran, sementara hanya 15 hari yang dialokasikan untuk pelatihan manajerial.
Seolah-olah tantangan terbesar koperasi desa adalah kurangnya kemampuan berbaris, bukan lemahnya tata kelola; seakan persoalan nelayan terletak pada kedisiplinan ala barak, bukan akses pasar, modal usaha, dan kemampuan mengembangkan bisnis.
Baca juga: Jalan Tengah Adil untuk Mitra Pengemudi dan Ekosistem Ojek Online
Ketika waktu untuk membentuk ketahanan fisik dua kali lebih banyak daripada waktu untuk membangun kompetensi manajerial, publik wajar bertanya: yang sedang dipersiapkan ini sebenarnya pengelola ekonomi rakyat atau prajurit ekonomi desa?
