Informasi merupakan aset strategis organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Hal ini beriringan dengan keterbukaan informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas komunikasi publik. Semakin terbuka sebuah organisasi, maka semakin besar tanggung jawabnya untuk membangun komunikasi yang jujur, jelas, dan kredibel.
Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang strategis agar informasi yang diterima masyarakat tidak bias, akurat, dapat dipahami, dan dipercaya.
"Kita sebagai ASN bagian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karna salah satu tugas kita adalah melayani publik untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik. Untuk itu, informasi yang disampaikan itu harus terbuka dan terukur. Terukur sudah di atur dalam perundang-undangan," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Hal itu dikatakan dalam PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (24/6).
Keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata. Hal tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Dalam paparannya, ia menuturkan bahwa terdapat empat langkah utama yang perlu diperkuat dalam keterbukaan informasi, yakni peningkatan kualitas informasi, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta membangun hubungan yang baik dengan media dan berbagai pemangku kepentingan.
Setiap ASN memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ASN harus menjadi penyedia informasi yang akurat, dengan memastikan informasi yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ASN juga harus menjadi komunikator publik yang bertanggung jawab. ASN tidak boleh sembarangan memberikan informasi, tidak boleh bohong, dan penyampaian kebijakan harus jelas, etis, serta mudah dipahami oleh masyarakat. ASN juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat.
"Kalau kita terbuka, kita juga bisa membangun partisipasi publik kepada masyarakat. Kita punya lapor.go.id, untuk seluruh instansi pemerintah bisa mengikuti seperti apa dikeluhkan masyarakat," imbuhnya.
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, PPID dan atasan PPID memiliki peran penting sebagai pengelola keterbukaan informasi publik untuk memastikan informasi publik tersedia, mudah diakses, dikelola secara cepat dan tepat, serta disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat.
"Tugas ASN adalah melayani masyarakat jadi tentunya layanan kepada masyarakat harus diutamakan jadi kalau misalkan memberikan informasi kepada masyarakat itu harus betul-betul akurat sehingga bisa lebih membangun kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai pemberi layanan," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan membangun kepercayaan publik.
Sebagai informasi, PPID Sharing 2026 Kementerian PANRB menghadirkan para praktisi komunikasi yaitu Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho yang membagikan perspektif dan strategi komunikasi di era keterbukaan informasi.
Becky Tumewu menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, berbasis kebenaran, empati, serta fast response. Sementara itu, Wahyu Wiwoho menyebut bahwa transparansi dan keterbukaan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik di era keterbukaan informa.
(ega/ega)
