Perlawanan Alibaba Menghadapi Pentagon

Tidak terima karena dimasukkan dalam “daftar hitam” perusahaan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon), raksasa teknologi China Alibaba, menggugat Pentagon, menuntut agar namanya dihapus dari daftar perusahaan militer China. Dalam petisi yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di California, Alibaba, berpendapat bahwa sebutan tersebut "tidak memiliki dasar dalam fakta atau hukum" dan menganggap Pentagon gagal mencapai kesimpulannya melalui proses yang adil.

Menurut Alibaba daftar yang dikeluarkan Pentagon pada 8 Juni 2026 itu melarang mereka mendapatkan kontrak pertahanan AS dan berdampak pada kerusakan reputasi perusahaan. Alibaba menyatakan bahwa perusahaan kehilangan banyak dukungan di AS akibat pelabelan tersebut. Sementara kerugian yang dialami cukup signifikan karena perusahaan bergantung pada kepercayaan mitranya di Amerika Serikat.

Alibaba menyatakan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Saham New York tersebut adalah penyedia layanan e-commerce dan komputasi awan cloud.

Dalam petisinya Alibaba menegaskan bahwa perusahaan diatur oleh dewan independen dan tidak memiliki sertifikasi atau lisensi militer. Perusahaan juga tidak memiliki hubungan dengan Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset. Sama seperti semua perusahaan yang beroperasi di China, termasuk perusahaan AS, kepatuhan terhadap peraturan kementerian adalah wajib.

Gugatan Alibaba ini adalah gugatan terbaru yang diajukan oleh perusahaan China terhadap Pentagon terkait label keamanan nasional. Sebelumnya, perusahaan China lainnya, WuXi, juga menentang keputusan Pentagon tersebut di pengadilan distrik federal di Distrik Columbia. Dalam petisi yang diajukan 11 Juni 2026, WuXi mengatakan bahwa label tersebut "telah menyebabkan dan akan terus menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki."

Menurut WuXi, pelabelan tersebut menunjukan bahwa daftar yang dirilis tersebut sebagai "produk dari tekanan politik dan pernyataan yang tidak akurat dan tidak didukung." WuXi AppTec Co., adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan penelitian, pengembangan, dan manufaktur untuk ratusan perusahaan farmasi dan ilmu hayati AS. Perusahan itu juga telah ditambahkan ke dalam daftar perusahaan militer China oleh Pentagon.

Pentagon mengatakan, perusahaan tersebut "secara tidak langsung dimiliki" oleh Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset milik negara China. Selain itu perusahaan tersebut juga "secara tidak langsung berafiliasi" dengan Administrasi Negara untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Industri Pertahanan Nasional dan Tentara Pembebasan Rakyat China.

Sejak 2021, Pentagon rutin merilis daftar berdasarkan mandat Kongres guna mengidentifikasi perusahaan-perusahaan China yang terafiliasi dengan militer. Identifikasi ini tidak sekadar menyasar entitas yang dikendalikan langsung oleh militer dan pasukan keamanan China, tetapi juga perusahaan yang berkontribusi pada basis industri pertahanan negara tersebut.

Daftar saat ini telah mencakup 188 entitas, mulai dari bisnis pertahanan milik negara hingga perusahaan teknologi swasta seperti Alibaba, perusahaan otomotif BYD dan NIO, perusahaan pencarian internet Baidu, serta perusahaan robotika Unitree. Berdasarkan penetapan tersebut Pentagon tidak dapat melakukan kontrak dengan perusahaan yang masuk daftar hitam itu mulai bulan ini serta tidak dapat membeli produk atau layanan mereka melalui pihak ketiga mulai tahun 2027.

Penetapan ini telah menuai protes dari pemerintah China dan beberapa perusahaan yang menjadi sasaran. Pada awal pekan ini, China membalas daftar hitam itu dengan mengumumkan sanksi berupa kontrol ekspor terhadap 10 perusahaan AS yang terkait sektor pertahanan. Langkah itu berpotensi meningkatkan risiko ketegangan antara kedua negara pada saat China dan AS berupaya menstabilkan hubungan.

Sumber: AP/REUTERS