Pemanfaatan mekanisme PPN DTP untuk menjaga stabilitas harga jual rusun agar tidak melambung di luar daya beli target pasar.
IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertegas komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau melalui berbagai instrumen fiskal.
Adapun Purbaya mengatakan dalam rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), disepakati pemanfaatan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk menjaga stabilitas harga jual rusun agar tidak melambung di luar daya beli target pasar.
“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan fiskal agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses rumah pertama mereka secara terjangkau dan berkelanjutan," ujar Purbaya dalam Rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dikutip Kamis (25/6/2026).
Purbaya menekankan bahwa keberhasilan program ini menuntut adanya integrasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat, otoritas daerah, sektor perbankan, asosiasi pengembang, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Di samping merumuskan insentif perpajakan, agenda rapat tersebut juga dimanfaatkan untuk membedah rapor kinerja serta rencana program kerja BP Tapera sepanjang tahun anggaran 2026.
Komite memberikan catatan mengenai urgensi penguatan tata kelola (good governance), pematangan inovasi program, serta penguatan kemitraan strategis demi memastikan dana pembiayaan perumahan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Purbaya mengingatkan bahwa setiap stimulus finansial yang digelontorkan dari kas negara wajib memberikan dampak instan yang nyata di masyarakat, sekaligus selaras dengan peta jalan pembangunan nasional.
"Pemanfaatan mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga rumah susun subsidi sekaligus mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip tata kelola dan keberlanjutan fiskal," kata Purbaya.
Untuk mempercepat realisasi fisik di lapangan, pemerintah bersama Komite Tapera memastikan akan mengawal ketat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh ekosistem pembiayaan perumahan nasional yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
(NIA DEVIYANA)
