Krisis iklim dan ancaman hilangnya keanekaragaman hayati tidak bisa lagi sekadar menjadi diskursus akademis di ruang rapat atau konferensi. Di tingkat akar rumput, generasi muda dan komunitas adat dari berbagai belahan dunia didorong bergerak melampaui sekat birokrasi dengan memanfaatkan seni, budaya, dan kearifan lokal sebagai instrumen utama kampanye pelestarian lingkungan.
Dalam Rainforest Youth Summit (RAYS) 2026 di Kota Kuching, Sarawak, Malaysia, para aktivis lingkungan lintas negara dan budaya menegaskan bahwa pola perjuangan konservasi masa depan harus bergeser dari model top-down yang kaku menuju pendekatan yang lebih inklusif. Pendekatan tersebut harus berbasis komunitas serta mampu melampaui hambatan bahasa hingga akses pendanaan internasional yang selama ini menjadi tembok penghalang.
Direktur Eksekutif Pusat Konservasi dan Penelitian Hutan Hujan Tropis (TRCRC) Malaysia, Dzaeman Dzulkifli, menyoroti paradoks yang masih membayangi upaya konservasi saat ini. Meski kebutuhan akan energi dan ide-ide segar sangat mendesak, generasi muda maupun komunitas lokal justru kerap terbentur birokrasi yang berbelit ketika mengakses pendanaan.
“Persyaratan administratif dan jargon dalam kerangka pendanaan internasional, seperti Green Climate Fund atau GEF, sering kali sangat menciutkan nyali. Hal itu menyulitkan kelompok pemuda maupun LSM kecil yang bergerak di akar rumput. Ini adalah hambatan sistemik yang harus didekonstruksi jika kita ingin aksi iklim benar-benar berjalan efektif,” ujar Dzulkifli saat panel dialog antara awak media dan aktivis lingkungan peserta RAYS 2026, Rabu (24/6/2026).
Sebagai solusi, TRCRC kini bertindak sebagai perantara yang menangani aspek administratif dan pelaporan yang rumit agar komunitas lokal dapat fokus pada implementasi nyata di lapangan. Namun, sistem secara keseluruhan tetap diharapkan berubah.
“Lembaga pendanaan global harus menyederhanakan proses mereka dan menciptakan skema hibah mikro yang lebih ramah bagi generasi muda dan masyarakat adat. Skema tersebut tidak semestinya menuntut proposal berstandar akademis setingkat doktoral yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan,” kata Dzulkifli.
Kesenjangan bahasa dan budaya juga kerap menghambat komunikasi dalam pembahasan isu lingkungan. Diwigdi Valiente, aktivis lingkungan dari masyarakat adat Guna di Panama, menekankan bahwa narasi iklim sering kali hanya menggunakan bahasa-bahasa Barat, seperti Inggris dan Spanyol. Akibatnya, pesan yang disampaikan sulit dipahami, bahkan tidak dipahami sama sekali, oleh banyak masyarakat adat di wilayah terpencil.
“Sangat sulit membicarakan hilangnya keanekaragaman hayati jika bahasa yang digunakan dalam studi ilmiah saja asing bagi masyarakat di wilayah bersangkutan. Itulah mengapa penceritaan (storytelling) melalui gambar, lagu, dan tradisi lisan setempat menjadi pintu masuk yang ideal untuk menghubungkan isu krusial ini kepada masyarakat luas,” tutur Valiente yang menjabat Manajer Program Senior di Wildlife Conservation Society (WCS).
Hal senada disampaikan Sarah Lois Dorai, aktivis lingkungan asal Suku Kelabit, Sarawak. Menurut dia, seni dapat menjadi sarana efektif untuk menghadapi tantangan dalam menyuarakan isu lingkungan. Sebab, seni mengandung muatan lokal yang lebih mudah dipahami masyarakat setempat sekaligus menjadi bahasa universal bagi publik global..
Salah satu bentuk seni yang didorong untuk kampanye lingkungan adalah film dokumenter. Bagi Dorai, film bukan sekadar media rekam, melainkan alat refleksi yang mampu memantik emosi. Melalui karya sinematik yang mengangkat persoalan hilangnya identitas dan kerusakan hutan adat, generasi muda dapat lebih cepat menyadari nilai-nilai leluhur yang terancam punah.
Dorai tidak menampik bahwa proses kerja kreatif tersebut tidak lepas dari tantangan, antara lain biaya logistik yang terkadang sangat memberatkan. Namun, skema kolaborasi memungkinkan hambatan itu diatasi.
Dorai telah membuktikannya saat menggarap film dokumenter “Sound of the Highlands”. Film yang dirilis pada 2025 itu berkisah tentang upaya pelestarian bahasa Kelabit yang terancam punah di dataran tinggi Bario, Sarawak.
“Kita tidak datang dengan kru besar ala produksi film komersial. Kita melatih pemuda lokal untuk menjadi kru. Mereka yang memahami medannya, mereka pula yang menjaga ritme kehidupan masyarakat agar tidak terganggu. Film ini menjadi pintu masuk untuk membangkitkan kembali rasa kepedulian masyarakat,” ujar Dorai.
Dalam diskusi mengenai masa depan angkatan kerja, para aktivis menyoroti kekhawatiran generasi muda di wilayah pedesaan yang merasa terasing dari masa depan yang layak huni. Karena itu, Penasihat Pemuda Urusan Perubahan Iklim untuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ashley Lashley, mengatakan bahwa aksi iklim harus dikaitkan secara konkret dengan mata pencaharian.
Miss World Barbados 2018 itu mencontohkan dampak perubahan iklim di negaranya. Menurut dia, banyak masyarakat masih belum sepenuhnya percaya bahwa perubahan iklim merupakan ancaman nyata. Akibatnya, mereka cenderung menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
Sebaliknya, generasi muda terus didorong mengejar profesi yang dianggap lebih menjanjikan kesejahteraan, seperti dokter, pengacara, ilmuwan, dan profesi lainnya. Bahkan, tidak sedikit yang harus meninggalkan daerah asal untuk memperoleh pekerjaan tersebut, yang pada akhirnya berpotensi memutus tradisi dan pengetahuan lokal terkait lingkungan.
Padahal, pekerjaan di sektor lingkungan sangat luas dan menjanjikan keberlanjutan kehidupan. Di sisi lain, pengabaian terhadap isu lingkungan dapat menjadi bom waktu bagi Barbados. Negara kepulauan di kawasan Karibia itu sangat rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, terutama bagi perempuan kepala keluarga.
Untuk itu, Lashley aktif mengajak dan mendorong generasi muda Barbados terlibat dalam aksi iklim. “Kami mencoba mengadakan dialog antargenerasi untuk membantu melestarikan budaya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Melalui advokasi lokal dan regional, anak muda perlahan mulai menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi lingkungan melalui prinsip 3R, yakni reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang),” jelasnya.
Dzulkifli menambahkan, untuk mencegah arus urbanisasi pemuda yang meninggalkan desa, perlu diciptakan peluang kerja bernilai ekonomi lebih tinggi di sektor restorasi hutan. Aliran dana dari kredit karbon dan kredit keanekaragaman hayati harus mengalir langsung kepada komunitas yang berperan sebagai pengelola lahan.
“Kesalahannya adalah ketika perusahaan besar memonetisasi karbon tanpa melibatkan komunitas. Padahal, komunitas memegang peran sangat penting dan mereka harus dihargai secara adil,” kata Dzulkifli.
“Sekarang kita harus berbenah. Kita perlu menjamin kesejahteraan bagi mereka yang memilih bekerja di bidang restorasi hutan maupun pelestarian lingkungan. Dengan begitu, mereka tidak harus pindah ke kota untuk bekerja di sektor lain yang sebenarnya berupah rendah dan berisiko memutus kearifan lokal yang berkaitan dengan lingkungan,” tegas Dzulkifli.
Sementara itu, Tori Tsui, aktivis lingkungan yang berbasis di Inggris dan Hong Kong, menyadari adanya keresahan di kalangan generasi muda mengenai masa depan pasar kerja, baik yang bersifat tradisional maupun berbasis lingkungan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keterlibatan dalam pelestarian lingkungan tidak harus selalu berujung pada gelar akademis atau pekerjaan formal di bidang tersebut.
“Banyak anak muda yang peduli terhadap masa depan dunia. Ketika saya mengorganisasi gerakan di Inggris, saya menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki gelar di bidang lingkungan dan tidak bekerja secara formal di sektor lingkungan. Namun, mereka justru melakukan kerja-kerja akar rumput. Itulah pintu masuk terbaik. Bergabunglah dengan komunitas lokal Anda, lihat persoalan yang terjadi di sekitar, lalu carilah solusi bersama,” tutur Tsui.
Secara umum, para aktivis lingkungan lintas negara dan budaya menegaskan bahwa masa depan lingkungan sangat bergantung pada sejauh mana dunia mau mendengarkan serta memberikan ruang dan kuasa kepada masyarakat adat maupun generasi muda untuk menentukan nasib wilayah mereka.
“Kami menuntut lembaga internasional berhenti memaksa komunitas lokal menyesuaikan diri dengan struktur kolonial. Sebaliknya, mereka harus mulai mengakui tradisi lisan dan pemantauan berbasis komunitas sebagai mekanisme pelaporan yang sah,” terang Valiente.
Dari RAYS 2026, kolaborasi dan kreativitas yang menembus berbagai sekat menjadi kunci agar suara dari akar rumput memiliki gaung yang lebih luas. Sebab, perjuangan menyelamatkan lingkungan pada hakikatnya adalah perjuangan mengembalikan kedaulatan kepada mereka yang selama ini hidup berdampingan dengan alam dan menjaganya melalui kerja keras serta tradisi yang diwariskan turun-temurun.
