Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga merespons Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo yang mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal demo bayaran. Viva menyebut pernyataan Prabowo bentuk keprihatinan.
"Menurut PAN, pernyataan Presiden Prabowo yang menyoroti masih adanya demo bayaran adalah bentuk keprihatinan Presiden bahwa aspirasi rakyat di ruang publik telah dinodai oleh praktik politik uang," kata Viva saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Viva menekankan praktik tersebut tidak baik bagi demokrasi. Karena itu, menurutnya Prabowo menyoroti hal itu.
"Hal ini tidak baik bagi kehidupan demokrasi dan harus dihentikan dan bagi oknum yang mengotori gerakan moral itu harus diproses secara hukum," ucap dia.
Dia juga menekankan Prabowo sangat terbuka pada kritik. Ia menyebut Prabowo hanya tak ingin substansi kritik itu dirusak oleh pihak yang punya kepentingan.
"Justru kritik akan menjadi vitamin dan obat kuat bagi tubuh pemerintah. Tapi jangan merusak substansi kritik, terutama yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa sebagai kelompok pemuda terpelajar, yang menjadi komponen penting dari transformasi bangsa," ujar dia.
"Moral force dari gerakan mahasiswa sebagai bentuk kritik konstruktif mesti dijaga dan dirawat kesuciannya agar tidak disusupi oleh penumpang gelap yang memiliki agenda politik tertentu, di luar tuntutan gerakan mahasiswa," lanjutnya.
Ia pun menekankan kepada Ganjar bahwa pemerintah juga tengah berupaya mewujudkan janji-janji politiknya. "Untuk Mas Ganjar, pemerintah sedang terus bekerja keras dan fokus untuk mewujudkan janji dan Asta Cita Presiden dalam kehidupan nyata. Terima kasih doanya Mas Ganjar," imbuh dia.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjawab Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tahu pihak-pihak yang membayar aksi demonstrasi. Ganjar mengatakan tidak semua demo merupakan aksi bayaran.
"Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum," kata Ganjar saat dihubungi, Kamis (25/6).
Ia menilai demokrasi butuh kepastian, bukan dugaan berujung polemik publik. Karena itu, dia menegaskan tak bisa mencap semua aksi demo ada yang membiayai.
"Perlu kami sampaikan demokrasi itu membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan atau narasi yang akhirnya menjadi polemik publik," ucap dia.
"Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks," ujarnya.
(maa/knv)
