Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya LPG. Terutama yang selama ini menyedot devisa dalam jumlah besar.
Semula, Bahlil mengatakan selain meningkatkan produksi dalam negeri pihaknya juga membuka opsi transaksi impor tanpa menggunakan mata uang dolar AS. Mengingat, tingginya kebutuhan devisa untuk impor energi berdampak pada nilai tukar rupiah.
"Makanya ke depan adalah saya ingin impor-impor ini ya kalau bisa kita kurangi. Kita manfaatkan produksi dalam negeri kita dan atau kalau kita mau impor bila perlu jangan usah pakai dolar lah. Negara mana yang bisa beli kita beli tidak pakai dollar itu jauh lebih baik," kata Bahlil berbicara di Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ia lantas merinci konsumsi LPG nasional saat ini yang telah mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,8-1,9 juta ton sehingga sekitar 75-80% kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.
Adapun, impor LPG menjadi salah satu penyumbang terbesar keluarnya devisa. Saat harga acuan masih mengacu pada Saudi Aramco dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar US$70 per barel devisa yang dikeluarkan untuk impor LPG mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun.
Namun, setelah perubahan acuan harga akibat tensi geopolitik di Timur Tengah, termasuk konflik yang berdampak pada fasilitas Saudi Aramco nilai impor diperkirakan meningkat.
"Sekarang ICP nya seperti ini, bayangan saya devisa kita keluar untuk ngurus LPG tidak kurang dari RP140 sampai Rp150 triliun. Dan total pembelanjaan kita BBM per tahun kurang lebih sekitar US$ 28 sampai US$ 30 miliar," ujar Bahlil.
(ven/ven) Add as a preferred
source on Google
