Pemda DIY angkat bicara soal penunjukan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DIY. Penunjukan ini sempat memicu bermacam spekulasi di masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengatakan penunjukan Plh merupakan prosedur administratif yang wajar dan normatif dalam tata kelola pemerintahan.
"Hal yang sangat wajar dan lumrah jika pimpinan lembaga sedang berhalangan melaksanakan tugas dengan alasan apa pun. Entah itu karena sakit, kunjungan tugas, maupun cuti, maka tugas harian akan di-cover oleh wakilnya. Ini proses yang sangat prosedural dan normal saja dalam birokrasi pemerintahan," kata Ni Made dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6).
Ni Made menjelaskan alasan Sri Sultan berhalangan bertugas karena ada keperluan medis.
"Jadi agenda utama Bapak Gubernur saat ini adalah untuk medical check-up saja," katanya.
Penunjukan Plh dijelaskan Ni Made untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan rutin tetap berjalan tanpa hambatan.
Masyarakat diminta tidak khawatir berlebihan mengenai penerbitan surat penunjukan Plh untuk rentang waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Ini bukan kebijakan baru atau politis.
"Keputusan ini bukan kebijakan baru maupun langkah politik tertentu, melainkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap kepala daerah yang berhalangan sementara wajib menunjuk Pelaksana Harian agar fungsi pemerintahan tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan kewenangan," pungkasnya.
