Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Iran tidak berhak mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan negara-negara Teluk di Bahrain, Kamis (25/6), di tengah negosiasi AS dan Iran untuk mencapai kesepakatan permanen pascaperang.
Menurut laporan Reuters, Bahrain menjadi pemberhentian terakhir dalam lawatan tiga hari Rubio ke kawasan Teluk.
Sebelum tiba di Bahrain, ia mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) dan Kuwait untuk meyakinkan para sekutu AS bahwa setiap kesepakatan dengan Iran akan tetap mempertimbangkan kepentingan dan keamanan mereka.
Dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Bahrain, Rubio menegaskan kebebasan pelayaran di jalur internasional tidak bisa dijadikan objek pungutan oleh negara mana pun.
"Kenyataannya, tidak ada negara di dunia yang berhak mengenakan biaya untuk penggunaan jalur perairan internasional," kata Rubio.
"Dan itu tidak akan pernah menjadi syarat yang dapat diterima dalam kesepakatan apa pun," lanjutnya.
Rubio juga berupaya meyakinkan negara-negara Teluk bahwa Washington tidak akan mengabaikan kepentingan mereka dalam proses negosiasi dengan Teheran.
"Kami tidak akan melakukan apa pun yang merusak keamanan sekutu-sekutu kami yang telah lama berada di kawasan ini," ujarnya.
Dilansir Reuters, sejumlah negara Teluk masih khawatir kesepakatan sementara AS-Iran justru memberi keuntungan lebih besar kepada Teheran.
Kekhawatiran itu muncul karena draf kesepakatan belum menyentuh program rudal balistik Iran dan berpotensi memperluas pengaruh Iran di kawasan.
Sementara itu, AFP melaporkan bahwa Selat Hormuz menjadi salah satu isu utama yang masih diperdebatkan dalam negosiasi AS dan Iran.
Teheran ingin menerapkan biaya yang disebut sebagai layanan maritim bagi kapal yang melintas di jalur strategis perdagangan energi dunia tersebut.
Iran dan Oman saat ini tengah mengkaji kemungkinan biaya layanan yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Selat Hormuz.
Namun, Rubio menegaskan AS tetap mempertahankan posisi bahwa jalur tersebut merupakan perairan internasional yang harus bebas dilalui tanpa pungutan.
