Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM memberikan kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor, Kamis (25/6). Dalam kegiatan yang digelar di Gedung Balairung itu, KDM berharap praja IPDN dapat menjadi pemimpin yang visioner dan aplikatif.
KDM mengajak praja IPDN untuk mengembalikan marwah pemikiran kepamongprajaan ke dalam dua dimensi penting, yaitu pemikiran filosofis-ideologis-historis dan spirit teknokratif.
Menurut KDM, dilihat dari perspektif kebudayaan, sebuah negara terdiri atas empat komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan pemerintahan.
“Negara terdiri atas empat komponen utama: tanah, udara, air, dan matahari. Semua ini harus menjadi kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan,” kata KDM dalam kuliah tamu bertema 'Sinergi Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045'.
Ia juga menegaskan pentingnya perubahan pola pikir bagi para calon birokrat muda agar tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.
“Kalian harus mengembalikan kerangka berpikir praja pada nilai-nilai filosofis dan historis bangsa, sambil membangun spirit teknokratif agar menjadi pemimpin visioner dan aplikatif, bukan hanya birokrat administratif,” tegasnya.
Sentil Formalitas Visual di Era DigitalDia mengingatkan tantangan nyata yang dihadapi bangsa. Meskipun Indonesia telah merdeka, negara ini dinilai belum sepenuhnya menjadi negara yang kaya. Oleh karena itu, orientasi kinerja birokrasi sudah saatnya bergeser.
“Orientasi kinerja birokrasi perlu berubah. Dari yang sekadar mengejar kepuasan administrasi, menuju pada pencapaian output, outcome, dan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh publik,” imbuhnya.
KDM juga melontarkan kritik terhadap fenomena 'formalitas visual' yang marak terjadi di era digital saat ini. Menurutnya, maraknya dokumentasi seperti foto selfie dan video pendek dalam kegiatan kedinasan berisiko mengaburkan esensi dari kinerja pelayanan publik yang sesungguhnya.
Dalam penutupnya KDM merumuskan tiga pilar utama yang wajib dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara di masa depan agar berani keluar dari zona nyaman.
“Birokrasi masa depan harus berpijak pada tiga pilar, yaitu cita rasa masa lalu, perspektif administratif kekinian, dan visi masa depan,” pungkasnya.
