Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, maka bisa melakukan cek desil agar bisa mendapatkan bansos dan uang tunai.
Dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial, Kamis (25/6/2026), pemerintah membagi masyarakat dalam 10 kelompok desil, mulai dari paling miskin hingga yang sejahtera. Desil merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
Penentuan desil oleh Kemensos sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial.
Desil Berapa yang Bisa Bansos?Pada kuartal I/2026, Kementerian Sosial melakukan pembaruan kriteria desil penerima bantuan sosial. Tujuannya, untuk memperbaiki ketepatan data sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat membutuhkan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama penentuan penerima bansos. Data ini memuat informasi tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang telah dikelompokkan secara nasional.
Berdasarkan keterangan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), seluruh penduduk yang terdaftar dalam DTSEN telah diklasifikasikan ke dalam sepuluh kelompok desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Pengelompokan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak memperoleh bantuan sosial.
Pada ketentuan sebelumnya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5.
Mulai 2026, kriteria tersebut disesuaikan dan dibatasi hanya untuk masyarakat dalam Desil 1 sampai Desil 4. Dengan perubahan ini, keluarga yang berada pada Desil 5 tidak lagi termasuk sebagai penerima bantuan sembako.
Posisi tersebut akan dialihkan kepada keluarga dalam Desil 1–4 yang diusulkan oleh masyarakat melalui pemerintah desa, kalurahan, atau Dinas Sosial setempat sesuai mekanisme yang berlaku.
