Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah mengembalikan secara bertahap dana Rp300 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Indonesia (BI) berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund) bank pelat merah.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan, selama ini dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara menjadi salah satu bantalan likuiditas penting bagi bank-bank tersebut.
Penempatan sebagian Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening pemerintah di BI sebelumnya juga membantu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.
“Ketika dana itu ditarik kembali, dampaknya akan berlawanan. Ruang likuiditas Himbara berkurang, biaya penghimpunan dana berpotensi naik, dan bank perlu lebih aktif mengganti sumber dana tersebut dari dana masyarakat, dana korporasi, atau instrumen pendanaan lain,” tutur Josua kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).
Meski demikian, Josua menegaskan bahwa penarikan dana tersebut tidak serta-merta menimbulkan risiko besar terhadap stabilitas Himbara selama prosesnya dilakukan secara bertahap dan terukur.
Dia menuturkan, tantangan utama yang dihadapi Himbara bukan berasal dari aspek solvabilitas, melainkan pengelolaan likuiditas harian dan biaya dana.
Baca Juga
- Kemenkeu Sebut Dana Pemerintah Rp300 Triliun di Himbara Bertahap Dikembalikan ke BI
- Pemerintah Dikabarkan Tarik Bertahap Dana SAL di Himbara, Begini Respons Purbaya
- Titah Prabowo ke Himbara: Minta Bunga Kredit UMKM Lebih Rendah dari Korporasi
Menurutnya, bank-bank BUMN secara umum masih memiliki basis dana besar, dukungan ekosistem nasabah pemerintah dan BUMN, serta akses pasar yang lebih baik dibanding bank-bank kecil.
Namun, dia mengingatkan bahwa pengurangan likuiditas tetap membawa sejumlah konsekuensi bagi kinerja bank. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) berpotensi meningkat, ruang ekspansi kredit menjadi lebih terbatas, dan tekanan terhadap profitabilitas dapat muncul apabila bank harus mengganti dana pemerintah dengan sumber dana pasar yang lebih mahal.
Di sisi lain, Josua menilai kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik dana pemerintah kembali ke BI perlu dilihat dalam kerangka koordinasi fiskal dan moneter.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan kas negara sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi BI dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dari perspektif makroekonomi, dia menyebut bahwa kebijakan tersebut masuk akal karena mendukung efektivitas operasi moneter.
Namun, dari perspektif perbankan, khususnya Himbara, kebijakan itu berarti berkurangnya sumber likuiditas murah yang selama ini membantu mendukung pertumbuhan kredit.
Josua memperkirakan dampak paling nyata akan muncul pada tiga aspek. Pertama, Himbara perlu menjaga kecukupan likuiditas agar penyaluran kredit tetap berjalan.
Kedua, bank mungkin perlu menaikkan penawaran bunga simpanan tertentu untuk mempertahankan dana besar, terutama dari korporasi dan nasabah institusi.
Ketiga, bank akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit baru, terutama pada sektor yang risikonya meningkat atau memiliki imbal hasil rendah.
“Karena itu, penarikan dana pemerintah tidak otomatis membuat kredit berhenti, tetapi dapat membuat pertumbuhan kredit Himbara lebih berhati-hati dan lebih diarahkan ke sektor prioritas, program pemerintah, serta debitur dengan kualitas baik,” pungkasnya.
