Bisnis.com, JAKARTA — PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menilai isu relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam mempertahankan investasi manufaktur.
Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam mengatakan dua perusahaan yang ramai diperbincangkan tersebut bukan merupakan pemasok komponen bagi industri otomotif domestik, melainkan lebih berfokus pada pasar ekspor.
Meski demikian, Bob mengakui bahwa tekanan yang dihadapi industri otomotif saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pelemahan permintaan, meningkatnya persaingan usaha, serta ketidakpastian geopolitik global menjadi tantangan yang dirasakan pelaku industri di berbagai negara.
"Semua menghadapi hal yang sama, tetapi bukan berarti harus PHK," ujar Bob kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).
Menurut Bob, apabila relokasi investasi manufaktur benar terjadi, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi bahwa daya saing Indonesia mulai tertinggal dibandingkan sejumlah negara pesaing di Asean, termasuk Vietnam.
Karena itu, dia menilai upaya peningkatan daya saing menjadi faktor krusial untuk menjaga minat investor sekaligus mempertahankan keberlanjutan investasi yang sudah ada, khususnya pada sektor manufaktur otomotif yang memiliki rantai pasok panjang dan menyerap banyak tenaga kerja.
Baca Juga
- Pemerintah Bantah Kabar Relokasi Pabrik Komponen Otomotif ke Vietnam, Operasional Normal
- Dua Pemasok Otomotif Jepang Hengkang, Pengamat: Beda Kasus dengan Merek Otomotif Lain
- 2 Pabrik Otomotif Relokasi ke Vietnam, FSPMI: 5.000 Buruh Terancam PHK
"Benar, daya saing harus ditingkatkan, terutama konsistensi regulasi dari sisi logistik, impor bahan baku hingga perpajakan," jelas Bob yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Sebelumnya, isu relokasi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang mencuat setelah disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Menurut Said, apabila rencana pemindahan fasilitas produksi tersebut terealisasi, jumlah pekerja yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mencapai sekitar 7.000 orang.
Dia menjelaskan, perusahaan yang disebut sebagai PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 karyawan. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 pekerja disebut berpotensi kehilangan pekerjaan. Adapun perusahaan lain yang disebut sebagai PT S memiliki sekitar 4.000 pekerja dengan potensi PHK mencapai 3.000 orang.
Said menuturkan identitas kedua perusahaan belum dapat diungkap ke publik lantaran masih berada dalam proses perundingan dengan serikat pekerja masing-masing. Namun, dia memastikan kedua perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari grup asal Jepang.
"Ini baru omong-omong ya, [yang terdampak PHK] itu 4.000 untuk PT J dari total sekitar 7.000. Kalau PT S [yang terdampak PHK] sebanyak 3.000 omong-omongnya dari jumlah 4.000 karyawan. Memang agak besar,” kata Said saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 di Jakarta pada Selasa (23/6/2026).
