Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas kenaikan harga gas bumi yang dikeluhkan para pelaku industri pengguna gas bumi.
Hal tersebut dikatakan Bahlil saat meresmikan fasilitas Mini Liquefied Natural Gas (LNG) Plant PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6), yang juga dihadiri Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Kurnia Risdianto.
Adapun PGN merupakan distributor atau penyalur gas bumi untuk industri melalui pipa transmisi. Untuk itu, Bahlil pun akan memanggil Dirut PGN untuk membahas terkait keandalan pasokan sekaligus harga gas pipa.
"Pak Arief, habis ini ikut saya pulang ya. Kita bahas tentang gas untuk industri. Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini," katanya dalam sambutannya di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6).
Bahlil menegaskan bahwa pelaku industri pengguna gas bumi memerlukan kepastian pasokan bahan baku. Dia menyebutkan industri di Jawa Barat hingga Banten mengeluhkan pasokan yang seret.
Turunnya pasokan gas pipa dari hulu ini mengakibatkan industri tidak bisa memanfaatkan bahan baku murah yang dikompensasi oleh kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sehingga harus menggunakan gas alam cair (LNG) yang mengikuti harga pasar.
Adapun pasokan LNG tersebut dipasok dari Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang notabene jauh dari kawasan industri yang banyak terpusat di Pulau Jawa.
"Kita di Jawa Timur masih oke, harganya masih oke. Di Jawa Barat Banten, Bekasi, Jakarta, itu terjadi koreksi karena HGBT kita lagi menurun karena lifting di sana lagi menurun, terpaksa kita pakai LNG sehingga harganya memang agak naik," jelas Bahlil.
Dengan demikian, Bahlil mengaku tengah mencari jalan tengah dari permasalahan tersebut. Hal ini seiring dengan kepastian produksi LNG nasional, yang diklaim bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri sepanjang tahun ini, baik itu domestik maupun ekspor.
"Tapi memang sekarang kita lagi bicara tentang harga antara industri HGBT tadinya, tapi karena terjadi penurunan lifting, kemudian kekurangannya itu diisi dengan LNG yang diambil dari Maluku, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Itu yang membuat harga ada penyesuaian," tandas Bahlil.
Sebelumnya, pelaku industri sempat mengeluhkan pasokan gas murah atau HGBT tahun ini. Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, mengatakan kurangnya pasokan HGBT dikhawatirkan ganggu produksi, utilisasi industri manufaktur, dan meningkatkan biaya.
Yustinus mengatakan, pada Januari 2026 PT PGN secara resmi menyurati pelanggan industri dengan pemberian kuota gas 43-68 persen dan hanya tersedia di hari-hari tertentu. Kondisi ini langsung memicu kekhawatiran serius di kalangan industri.
Yustinus menegaskan, rendahnya kuota gas HGBT berpotensi langsung menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, dan menggerus daya saing industri nasional.
“Ironisnya, pembatasan pasokan ini terjadi meski alokasi HGBT telah diatur jelas dalam Kepmen ESDM Nomor 76.k/2025. Namun implementasinya di lapangan selalu lebih rendah dari alokasi resmi,” kata Yustinus dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/6).
