JAKARTA, DISWAY.ID-- Sebagai bagian dari upayanya untuk memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan nasional, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menekankan bahwa akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas.
Hal tersebut sendiri disampaikan secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli. Dalam penuturannya, dirinya juga menyatakan bahwa tata kelola keuangan negara di sektor publik perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban.
BACA JUGA:Muncul Nama Anggota BPK di Kasus Suap Impor Bea Cukai, Independensi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Disorot
"Dengan tanggung jawab seperti 'HRD negara', kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG)," ujar Yassierli pada Kamis 25 Juni 2026.
Bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar di bidang ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran saat ini tercatat sebesar 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerja sektor informal dan masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja.
Melanjutkan, Yassierli juga menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.
BACA JUGA:RESMI! Pindah dari Ducati, Pecco Bagnaia Dikontrak Aprilia Langsung 4 Tahun
Oleh karena itulah, dirinya juga turut memberikan dukungannya terhadap penguatan integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas.
"Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor ketenagakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan," tuturnya.
Dilansir dari data Kemnaker, sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK saat ini masih kian menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
BACA JUGA:Komisi III DPR Ingatkan Pemerintah Wacana Kebijakan Baru CHT untuk Rokok Ilegal
Pada saat yang sama, indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia juga masih tertinggal sekitar 20 persen dibandingkan rata-rata negara di kawasan ASEAN.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). Penerapannya bertumpu pada tiga pilar utama, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, berbagai inisiatif diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, serta pemanfaatan sistem smart building.
- 1
- 2
- »
