Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa meningkatnya tingkat kemiskinan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kenaikan harga.
Meski demikian, ia menilai dampak kenaikan angka kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih dapat ditekan melalui berbagai strategi yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurut Luhut, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026), salah satu langkah penting yang harus terus dilakukan adalah meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa efisiensi menjadi bagian dari target utama dalam berbagai program yang sedang dikerjakan.
“Kita harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga target semua yang kami kerjakan,” kata Luhut.
Selain efisiensi, Luhut menilai pemanfaatan bonus demografi menjadi faktor penting yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Ia menekankan perlunya sinergi antarlembaga dan berbagai otoritas untuk mengelola bonus demografi secara optimal.
Menurutnya, peluang yang dimiliki Indonesia saat ini tidak akan berlangsung selamanya. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bekerja secara kompak agar momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita harus betul-betul menyadari semua bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 nanti itu sulit. Tapi, kalau kita semua kompak, itu saya kira tidak ada masalah,” ujar Luhut dikutip dari ANTARA.
Luhut juga menyoroti pengembangan transformasi digital pemerintahan atau GovTech yang saat ini tengah didorong pemerintah. Ia meyakini pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu menjaga kinerja ekonomi nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Menurut dia, digitalisasi layanan pemerintah berpotensi menekan praktik korupsi sehingga menciptakan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Luhut: Kalau RI Terjebak Middle Income Trap, Presiden Berikutnya 'Innalillahi'
“Apalagi dengan GovTech ini akan pasti mengurangi korupsi. Dan teknologi ini semua dibuat oleh anak-anak Indonesia,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang disebutnya sebagai anomali dalam perekonomian nasional. Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperbaiki berbagai kebijakan agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat.
