Jakarta, CNBC Indonesia - Perang saudara di Sudan makin membuat negara kacau. Kali ini pemberontak membuat uang baru di Sudan.
Bahkan dalam laporan yang diterbitkan Reuters Kamis (25/6/2026), uang baru itu mulai beredar luas di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok paramiliter yang sedang memerangi tentara nasional. Ini memicu pertanyaan besar mengenai asal-usulnya, sekaligus potensnya memperdalam perpecahan.
Perlu diketahui kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) kini telah menguasai sebagian besar wilayah Sudan, termasuk kawasan barat Darfur yang sangat luas. Sejak tahun lalu, RSF bahkan telah mendirikan kabinet tandingan yang dikenal sebagai pemerintahan Tasis, demi mengambil alih fungsi negara, termasuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Perebutan kendali atas uang Sudan ini telah menjadi titik perselisihan sengit sejak tahun 2024, yaitu ketika pemerintah yang dipimpin militer menyatakan uang kertas lama tidak berlaku dan menerbitkan pecahan baru 500 dan 1.000 pound. Sebagai aksi balasan, RSF menyatakan uang baru terbitan tentara nasional tersebut ilegal, yang sempat menyebabkan kelangkaan uang tunai ekstrem di wilayah kekuasaan mereka.
Kelangkaan uang tunai tersebut dilaporkan mulai mereda pada akhir Mei kemarin ketika para PNS dan milisi tempur RSF mendadak menerima pembayaran gaji dalam bentuk mata uang Sudan pound secara utuh. Uang-uang kertas yang beredar tersebut digambarkan oleh warga setempat berada dalam kondisi yang masih sangat baru, belum pernah terpakai, dan tercetak atas tanggal emisi Mei 2022.
Meskipun asal-usul cetakan tersebut belum bisa dipastikan secara hukum, seorang bankir di kota Nyala, yang menjadi basis otoritas Tasis, meyakini bahwa uang kertas tersebut baru saja dicetak dalam jumlah masif. Menambah misteri di lapangan, lembaran uang itu memuat tanda tangan Hussein Yahia Jangol, yakni mantan gubernur bank sentral Sudan sebelum perang yang baru saja diangkat oleh kelompok pemberontak untuk memimpin bank sentral tandingan mereka.
Perdana Menteri (PM) pemerintahan Tasis, Mohamed Hasan al-Taishi, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengakui mata uang pound yang diterbitkan sebelum bulan Juni 2024. Ia menolak memberikan komentar mengenai lokasi pencetakan uang gres tersebut, namun menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi ekonomi terukur demi menjaga stabilitas pasar.
"Setiap pengaturan yang berkaitan dengan manajemen kas atau penyediaan likuiditas didasarkan pada rencana teknis yang dipikirkan secara matang, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan warga serta pasar," ujar Taishi dalam keterangannya.
Taishi justru menuduh balik pemerintah bentukan militer nasional sengaja menyengsarakan warga sipil dengan memanipulasi mata uang sebagai alat perang. Di sisi lain, pihak bank sentral resmi yang beraliansi dengan tentara pemerintah memilih bungkam dan tidak merespons permintaan komentar.
Sebenarnya, upaya RSF untuk melegitimasi bank sentral tandingan mereka diprediksi akan menghadapi jalan buntu di tingkat global. Para pengamat sanksi internasional menilai mayoritas negara di dunia akan sangat berhati-hati dan cenderung menolak mentah-mentah sistem perbankan paralel yang dibentuk oleh kelompok paramiliter.
"Namun mereka tetap maju terus ... karena mereka memiliki masalah nyata yang perlu mereka selesaikan," kata Suliman Baldo selaku kepala lembaga pemikir Sudan Transparency and Policy Tracker.
Akibat kelangkaan uang tunai selama perang, banyak warga sipil Sudan terpaksa beralih menggunakan Bankak, sebuah aplikasi pembayaran daring milik Bank of Khartoum yang bisa melintasi garis batas perang. Nilai tukar mata uang Sudan sendiri dilaporkan hancur lebur sejak perang pecah pada April 2023, di mana nilainya merosot tajam dari 600 pound per dolar AS menjadi lebih dari 5.000 pound per dolar AS dalam beberapa pekan terakhir.
(tps/sef) Add as a preferred
source on Google
