Bisnis.com, AMBON — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah strategi pemberantasan pertambangan ilegal dengan membidik para pemodal sebagai target utama penindakan, menyusul masifnya praktik tambang tanpa izin di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Jeffri Huwae mengatakan, pendekatan penegakan hukum yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.
Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.
"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri di Ambon, Maluku pada Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.
Baca Juga
- ESDM: 25 Orang Jadi Tersangka Tambang Ilegal Gunung Botak, Mayoritas WNA China
- Tambang Ilegal Marak di Kawasan IKN, Otorita Lakukan Hal Ini
- Anak Buah Bahlil Buru Cukong dan Beking Tambang Ilegal
Jeffri mengatakan, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.
Menurutnya, industri pertambangan merupakan sektor yang membutuhkan modal besar sehingga keberlangsungan aktivitas tambang ilegal sangat bergantung pada dukungan finansial dari para pemodal.
"Nah, karena itu kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar. Yang namanya tambang ini kan padat modal. Kalau dia padat modal berarti fokus pertama harus ke modal itu dan titik inilah yang menjadi sasaran kita," ujarnya.
Jeffri juga meyakini penindakan terhadap pemodal akan memberikan efek yang lebih signifikan dibandingkan hanya melakukan penertiban terhadap pekerja atau pelaku lapangan.
Adapun, untuk operasi penertiban di lapangan, Ditjen Gakkum ESDM akan bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri yang memiliki kekuatan personel serta sarana pendukung yang lebih besar.
"Kami mau langsung di spot penindakan. Harapannya adalah ini memberikan dampak yang efektif dan efisien. Kita gunakan sumber daya yang kecil saja, tapi kita mampu memberikan dampak yang besar," ujar Jeffri.
