Bisnis.com, MAKASSAR - Moda transportasi massal yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Trans Sulsel mencatatkan volume penumpang sebanyak 1,15 juta orang selama Juni 2025 - Juni 2026. Jumlah tersebut dihitung dari okupansi di tiga koridor utama yang beroperasi.
Capaian ini diproyeksikan menjadi sinyal kuat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi yang dikelola oleh daerah.
Penerimaan publik yang cukup tinggi mencerminkan pergeseran preferensi mobilitas harian ke arah moda yang lebih aman, terjangkau, dan efisien dibandingkan dengan kendaraan pribadi.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo mengklaim bahwa jumlah penumpang yang cukup banyak ini terjadi usai pemerintah provinsi mengambil alih pengelolaan layanan dari Kementerian Perhubungan pada Juni 2025. Pada awal masa transisi tersebut, koridor yang dioperasikan baru mencakup Koridor 1 dan Koridor 2.
"Realisasi ini merupakan capaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa masyarakat semakin memercayakan Trans Sulsel sebagai moda transportasi utama untuk aktivitas sehari-hari," ujarnya di Makassar, Kamis (25/6/2026).
Erwin menguraikan bahwa pertumbuhan volume penumpang didorong oleh ekspansi jaringan yang dinamis. Pada akhir 2025, Koridor 1 mencatatkan lonjakan performa dengan realisasi layanan melampaui target yang ditetapkan hingga mencapai 140%.
Baca Juga
- Aksi Dukung MBG di Makassar, Massa Menilai Dapat Banyak Manfaat
- PLN Kebut Pembangunan 1.844,13 Kms Tol Listrik di Sulbagsel
- Pemprov Sulsel Bantah Isu Pajak Kendaraan Naik, Ini Penjelasannya
Memasuki awal 2026, Pemprov Sulsel memperluas jangkauan operasional melalui pengambilalihan Koridor 5. Sehingga saat ini, Trans Sulsel mengoperasikan total 37 armada bus yang tersebar secara proporsional di 3 koridor aktif.
Guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi manajemen keuangan, Pemprov Sulsel juga mulai menerapkan digitalisasi pembayaran.
Sistem pembayaran non-tunai resmi diimplementasikan secara bertahap sejak April 2026, setelah sebelumnya didahului oleh fase uji coba gratis untuk mengedukasi pengguna baru pada koridor yang baru dibuka.
Pihak otoritas mengakui kebijakan migrasi sistem pembayaran ini sempat memicu fluktuasi berupa penurunan jumlah penumpang.
Namun, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi logis dari masa transisi dan proses adaptasi masyarakat menuju ekosistem transportasi modern yang terintegrasi.
Melalui upaya memperluas layanan, Pemprov Sulsel memberlakukan kebijakan tarif khusus sebesar Rp2.000 per perjalanan bagi kelompok rentan, seperti pelajar, mahasiswa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Sementara tarif bagi kategori penumpang umum ditetapkan senilai Rp4.600 per perjalanan.
Untuk mempermudah akses program proteksi tarif ini, posko verifikasi data berbasis KTP dan Kartu Keluarga disediakan di sejumlah titik strategis, meliputi Mall Panakkukang, Universitas Hasanuddin, terminal utama, hingga menjangkau wilayah Kabupaten Takalar.
Langkah tersebut turut didukung oleh kerja sama strategis bersama Bank Sulselbar dalam penyediaan infrastruktur isi ulang kartu serta sosialisasi masif yang melibatkan aparatur kecamatan hingga pemerintah desa.
Kendati menunjukkan pertumbuhan volume yang meyakinkan, Trans Sulsel masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Keterbatasan titik pengisian ulang kartu pembayaran elektronik dan hambatan kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama masih menjadi faktor pengganggu yang kerap memengaruhi ketepatan jadwal penjemputan armada.
Namun pengelola optimistis tren pertumbuhan penumpang akan tetap terjaga secara konsisten, didorong oleh tingginya disparitas biaya operasional perjalanan Trans Sulsel yang jauh lebih ekonomis dibandingkan pengeluaran kendaraan pribadi.
"Ke depan, fokus pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kualitas armada, penguatan integrasi antarkoridor, serta perluasan jangkauan ke kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tutur Erwin.
