Kabar itu datang lewat layar gawai. Anak mereka diterima di universitas. Bapak membaca pengumuman dua kali. Ibu memanggil saudara. Grup WhatsApp keluarga ramai oleh ucapan selamat. Untuk beberapa jam, rumah itu terasa lapang.
Lalu keluarga membuka rincian biaya.
Uang Kuliah Tunggal harus dibayar. Kos harus dicari. Tiket keberangkatan perlu dibeli. Laptop lama sering mati. Buku, paket internet, uang makan, praktikum, organisasi, dan biaya pulang kampung masuk senarai baru. Keluarga itu tidak sedang membahas cita-cita. Mereka sedang menyusun cara agar bulan depan tetap cukup.
Di banyak rumah kelas menengah Indonesia, pendidikan tinggi hadir dengan wajah ganda. Ia membawa kebanggaan. Ia juga membawa kepanikan. Universitas membuka pintu bagi anak, lalu menyerahkan beban hitungan kepada keluarga.
Caitlin Zaloom, dalam Indebted: How families make college work at any cost (Princeton University Press), menunjukkan bahwa biaya kuliah mengubah hidup keluarga kelas menengah. Kuliah memberi kemungkinan masa depan, tetapi cara membayarnya membuat keluarga merasa tidak aman, berwalang hati, dan terikat oleh kewajiban moral (Zaloom, 2019, hlm. 1-2).
Indonesia tidak sama dengan Amerika Serikat. Kita tidak mengenal utang mahasiswa sebesar Amerika. Namun rasa takutnya mulai dekat. Banyak orang tua Indonesia tidak meminjam ke bank untuk membayar kuliah. Mereka memakai tabungan, meminjam kepada saudara, mengambil uang koperasi, menjual perhiasan, menunda renovasi rumah, atau menambah jam kerja.
Kelas Menengah yang Tampak AmanKelas menengah Indonesia sering tampak cukup. Mereka punya gaji bulanan. Mereka punya sepeda motor. Sebagian punya rumah cicilan. Anak mereka punya ponsel. Mereka bisa membayar sekolah, membeli seragam, menghadiri undangan keluarga, dan sesekali makan di luar. Namun rasa cukup itu mudah retak.
Satu anggota keluarga sakit, anggaran berubah. Satu orang tua kehilangan pekerjaan, rencana kuliah terganggu. Dua anak masuk perguruan tinggi pada waktu berdekatan, rumah mulai sesak oleh hitungan. Harga indekos naik, ongkos transportasi naik, biaya makan naik, keluarga mulai mengurangi kebutuhan lain.
Masalahnya, keluarga seperti ini sering tidak terlihat miskin. Mereka tidak selalu masuk prioritas bantuan penuh. Tetapi mereka juga tidak kaya. Kampus membaca mereka dari slip gaji. Negara membaca mereka dari data administrasi. Hidup sehari-hari membaca mereka dari cicilan, tanggungan keluarga besar, dan rasa malu untuk berkata, kami hampir tidak sanggup.
Di titik itulah universitas berubah menjadi mesin kepanikan kelas menengah. Ia tidak selalu menolak anak mereka. Ia menerima anak itu, lalu menempatkan orang tua di depan keputusan sulit. Membayar dengan mengurangi kebutuhan lain. Meminta anak memilih kampus lebih murah. Meminjam. Menjual aset kecil. Menunda pengobatan. Bekerja lebih lama. Diam.
Sejarah Kampus dan Seleksi SosialSejarah pendidikan tinggi Indonesia tidak pernah lepas dari seleksi sosial. Pada masa kolonial, sekolah modern hanya membuka jalan bagi sedikit orang bumiputra. Sekolah dokter, hukum, teknik, dan administrasi melahirkan kelompok terdidik. Sebagian dari mereka kemudian memakai ilmu untuk menantang kolonialisme. Walakin sistem pendidikan itu tetap memilih. Ia menentukan siapa yang boleh masuk ruang ilmu dan siapa yang harus tetap berada di luar.
Setelah kemerdekaan, republik memberi arti baru kepada universitas. Kampus menjadi jalan bagi anak petani, anak guru, anak pegawai kecil, anak pedagang, dan anak buruh untuk membayangkan hidup yang berbeda. Gelar sarjana menjadi simbol naik kelas. Keluarga menyebutnya asa. Negara menyebutnya pembangunan.
Akan tetapi janji itu kiwari makin mahal. Kemdiktisaintek menyebut Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi Indonesia berada pada 31,45%. Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 38,04% pada 2029 (Kemdiktisaintek, 2025). Angka ini penting. Ia menunjukkan banyak lulusan sekolah menengah belum masuk perguruan tinggi.
Namun pertanyaan liyan perlu kita ajukan. Siapa yang masuk kampus dengan tenang? Siapa yang masuk kampus sambil takut menunggak? Siapa yang tidak pernah mendaftar karena keluarga menyerah sebelum mencoba?
Kuliah sebagai Taruhan KeluargaZaloom menyebut social speculation untuk menjelaskan keluarga yang membayar kuliah sebagai taruhan atas masa depan. Orang tua dan anak membayar hari ini karena berharap gelar memberi hidup yang lebih baik. Mereka tidak memegang jaminan. Mereka hanya memegang kemungkinan (Zaloom, 2019, hlm. 5-6).
Keluarga Indonesia mengenal taruhan itu. Mereka menjual hasil kebun. Mereka mengambil pinjaman koperasi. Mereka menunda memperbaiki rumah. Mereka meminta kakak bekerja lebih cepat. Mereka meminta adik menunggu giliran kuliah. Mereka tahu sarjana bisa menganggur. Mereka tahu ijazah tidak otomatis menjadi pekerjaan. Mereka tahu jaringan, kota asal, kemampuan bahasa, dan modal keluarga ikut menentukan jalan hidup.
Walakin mereka tetap membayar. Mereka bukan tidak rasional. Mereka tahu risikonya. Mereka memilih kuliah karena tidak membiayai anak terasa seperti kegagalan moral. Orangtua merasa kalah jika anak berhenti di depan gerbang universitas. Anak merasa bersalah jika biaya kuliah membuat rumah makin sempit.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68% dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta (BPS, 2026). Data ini tidak merendahkan nilai gelar. Data ini mengingatkan bahwa pasar kerja tidak selalu membalas pengorbanan keluarga dengan cepat.
Ketika Cinta Menjadi TransferKita jarang membicarakan luka kecil di balik kuliah. Orangtua sering menyembunyikan kesulitan. Mereka berkata kepada anak, belajar baik-baik. Mereka tidak mengatakan bahwa uang bulan ini hampir habis. Anak juga sering menyembunyikan kekurangan. Ia tidak selalu berkata bahwa uang makan tidak cukup. Ia mengurangi makan, menunda membeli buku, mengambil kerja malam, atau menolak kegiatan kampus yang membutuhkan biaya tambahan.
Zaloom mendedah bahwa keluarga sering menganggap pembiayaan kuliah sebagai urusan pribadi. Mereka jarang melihatnya sebagai masalah publik. Akibatnya, beban struktural terasa seperti kegagalan rumah tangga (Zaloom, 2019, hlm. 4-5).
Indonesia mengenal rasa diam itu. Banyak orang tua merasa malu mengaku tidak sanggup. Banyak mahasiswa merasa bersalah meminta tambahan uang. Banyak kampus baru bergerak tatkala mahasiswa menunggak, cuti, atau hilang dari kelas.
Kampus perlu membaca tunggakan sebagai tanda sosial. Tunggakan tidak selalu berarti lalai. Kadang ia berarti ada keluarga yang sedang ungah-angih.
Dekolonisasi Cara Kampus Melihat MahasiswaDekolonisasi pendidikan tinggi tidak berarti menolak ilmu modern, akreditasi, riset, teknologi, atau standar internasional. Dekolonisasi berarti menolak cara pandang yang melihat mahasiswa hanya sebagai angka, konsumen, input, output, atau calon tenaga kerja murah.
Warisan kolonial tidak hanya hidup dalam arsip. Ia hidup dalam cara kampus menilai pengetahuan. Ada ilmu yang dianggap tinggi. Ada pengalaman lokal yang dianggap rendah. Ada bahasa akademik yang dianggap sah. Ada bahasa keluarga, kampung, pasar, kebun, pesisir, dan madrasah yang dianggap kurang penting.
Kampus pascakolonial harus mengubah cara melihat mahasiswa. Mahasiswa tidak datang sebagai nomor pendaftaran. Ia datang membawa sejarah keluarga. Ia membawa bahasa ibu, asal daerah, pengalaman sosial, dan kecemasan ekonomi. Kampus yang adil tidak cukup membuka pintu masuk. Kampus harus memastikan mahasiswa dapat bertahan tanpa kehilangan martabat.
Langkah yang Bisa DimulaiPerubahan tidak selalu harus menunggu pidato besar. Kampus dapat memulainya dari kebijakan semenjana.
Pertama, kampus harus menjelaskan dasar penetapan UKT. Keluarga berhak tahu mengapa mereka membayar angka tertentu.
Kedua, kampus perlu membuat banding UKT yang cepat dan manusiawi. Mahasiswa tidak perlu membuktikan kesulitan dengan cara yang merendahkan.
Ketiga, negara perlu memperkuat bantuan biaya hidup. Kartu Indonesia Pintar Kuliah penting. Pada 2026, alokasi KIP Kuliah mencapai Rp15,32 triliun dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa (Kemdiktisaintek, 2026). Walakin mahasiswa tidak hidup dari UKT saja. Mereka perlu kos, makan, transportasi, internet, dan perangkat belajar.
Keempat, kampus perlu menyediakan kerja mahasiswa yang aman. Asisten riset, tutor sebaya, staf perpustakaan, pendamping laboratorium, dan kerja digital kampus dapat membantu mahasiswa tanpa merusak waktu belajar.
Kelima, universitas perlu mengembalikan pendidikan sebagai latihan berpikir. Mahasiswa memang membutuhkan pekerjaan. Namun republik juga membutuhkan warga yang mampu membaca kekuasaan, memahami sejarah, merawat lingkungan, dan bekerja dengan etika.
Hak atas Masa DepanZaloom menyebut right to the future sebagai hak anak muda untuk hidup layak, mengejar minat, dan tidak terkunci oleh beban masa lalu serta tekanan finansial keluarga (Zaloom, 2019, hlm. 190-193). Gagasan ini penting bagi Indonesia.
Pendidikan tinggi harus menjadi hak atas masa depan. Hak itu tidak berarti semua biaya hilang. Hak itu berarti negara dan kampus tidak boleh menyerahkan risiko pendidikan kepada keluarga secara diam-diam. Hak itu berarti mahasiswa tidak masuk kelas dengan kepala penuh tagihan. Hak itu berarti orangtua tidak membeli masa depan anak dengan rasa takut.
Arkian, bangsa ini sering berwicara tentang sumber daya manusia. Namun manusia tidak tumbuh baik dalam kepanikan. Jika universitas membuat keluarga kelas menengah bawah gemetar setiap semester, kita tidak sedang memperluas ilmu. Kita sedang menyempitkan republik.
Tolok ukur keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup dilihat dari jumlah mahasiswa baru, kampus unggul, atau peringkat global. Ukur juga berapa mahasiswa yang bisa makan layak. Ukur berapa keluarga yang tidak perlu menjual aset kecil. Ukur berapa anak muda yang bisa belajar tanpa merasa menjadi beban.
Universitas tidak boleh menjadi mesin kepanikan kelas menengah. Ia harus menjadi tempat keluarga biasa menitipkan harapan tanpa kehilangan harga diri.
