JAKARTA, DISWAY.ID – KPK Watch mendesak Badan Informasi Geospasial (BIG) terbuka soal rencana proyek peta dasar geospasial nasional yang didominasi vendor asal Cina.
Dominasi perusahaan asal Cina dalam proyek penyediaan data dasar geospasial disorot lantaran berkaitan dengan kedaulatan nasional.
BACA JUGA:Hotman Paris Bongkar Kabar Penahanan Razman Arif Nasution: Sudah di Rutan Cipinang
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide, meminta pemerintah membuka secara transparan proses tender sekaligus menjamin keamanan data strategis negara yang dikerjakan oleh vendor asing.
Menurutnya, proyek penyediaan data dasar geospasial dan peta dasar Indonesia bukan sekadar proyek pengadaan jasa. Hal ini menyangkut aset strategis yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Data geospasial merupakan aset strategis negara. Apabila pengelolaannya tidak diawasi secara ketat atau disalahgunakan, maka berpotensi mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia," kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis, 25 Juni 2026
BACA JUGA:Pantai Gading Kalahkan Curacao 2-0, Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Sorotan tersebut muncul setelah hasil evaluasi teknis tender menunjukkan perusahaan asal China, Shaanxi Tirain Science & Technology, menempati peringkat pertama pada seluruh lot strategis proyek pemetaan nasional, meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa–Bali–Nusa Tenggara–Maluku–Papua I, hingga Papua II.
KPK Watch menilai dominasi tersebut layak menjadi perhatian serius karena data geospasial tidak hanya memuat informasi administratif, tetapi juga mencakup infrastruktur strategis, tata ruang, sumber daya alam, jaringan logistik, hingga kawasan yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara.
Atas kondisi tersebut, KPK Watch Indonesia mempertanyakan sejumlah hal kepada pemerintah dan BIG.
Pertama, mengapa seluruh lot strategis tender pemetaan nasional justru didominasi perusahaan asal China, padahal sebelumnya telah muncul berbagai peringatan mengenai potensi risiko terhadap kedaulatan data nasional.
BACA JUGA:Connie Kritik Rencana Proyek Pemetaan Libatkan Asing: Kedaulatan Geospasial adalah Jiwa Pertahanan Negara!
Kedua, bagaimana pemerintah menjamin seluruh data geospasial strategis Indonesia tetap berada di bawah kontrol penuh negara meskipun proses pekerjaan dilakukan oleh vendor asing.
Ketiga, apakah telah dilakukan audit keamanan informasi secara menyeluruh beserta mekanisme pengawasan terhadap keterlibatan perusahaan asing dalam proyek strategis tersebut.
Keempat, mengapa kapasitas perusahaan nasional hingga kini belum mampu menjadi pemain utama dalam proyek strategis geospasial yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara.
- 1
- 2
- »
