Menteri LH tegaskan upaya menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim bukanlah penghambat pembangunan.
IDXChannel – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Republik Indonesia Jumhur Hidayat menegaskan upaya menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim bukanlah penghambat pembangunan.
Sebaliknya, hal ini justru menjadi pondasi utama agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen bisa tercapai dengan aman dan berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Menteri LH saat berbicara di forum tingkat tinggi bertajuk "Accelerating Green Growth" di ajang London Climate Action Week, Kamis (25/6/2026). Acara ini digagas oleh Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD) bersama Standard Chartered Bank dan Kedutaan Besar Inggris.
"Kita harus jujur, tantangan terbesar kita saat ini adalah soal biaya. Untuk mencapai target penurunan emisi iklim kita, Indonesia butuh dana lebih dari USD281 miliar. Sayangnya, uang negara (APBN) saat ini baru bisa nutup sekitar 18 persen dari kebutuhan itu," kata Menteri LH Jumhur dikutip keterangan tertulis Jumat (26/6/2026).
Karena uang negara terbatas, Menteri LH menekankan pentingnya kerja sama dengan pihak swasta dan dunia internasional untuk mendatangkan investasi hijau (green investment). Namun, beliau mengingatkan bahwa investasi yang masuk harus benar-benar membawa dampak positif buat lingkungan, bukan sekadar janji manis.
Untuk memastikan ekonomi tumbuh kencang tapi lingkungan tetap terjaga (resilient growth), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menyiapkan dua "jurus jitu" di antaranya:
Pertama, bagi tugas penurunan emisi ke 38 provinsi. Pemerintah sudah punya peta jalan (Subnational NDC Roadmap) yang membagi target penurunan emisi nasional ke 38 provinsi di Indonesia.
"Kita sadar setiap provinsi beda-beda kondisi alam dan ekonominya. Jadi, targetnya disesuaikan. Dengan begini, pemerintah daerah punya tanggung jawab jelas, dan setiap aksi mereka bisa kita ukur dan awasi," kata Menteri Jumhur
Kedua, rencana adaptasi nasional 2026-2030. Menurut dia, perubahan iklim itu nyata dan mengancam periuk nasi kita.
"Kalau dibiarkan, hasil pertanian kita bisa turun 11 persen dan ekonomi kita bisa rugi lebih dari 6 persen setiap tahunnya," kata dia. Karena itu, pemerintah menjalankan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) 2026-2030.
"Ini bukan sekadar program lingkungan biasa. Ini cara kita melindungi infrastruktur, sawah-sawah petani, dan keselamatan warga dari bencana iklim," tuturnya.
Aturan-aturan ketat di dalam negeri ini ternyata juga jadi modal penting buat Indonesia menghadapi aturan perdagangan dunia yang makin ketat. Salah satunya adalah aturan pajak karbon barang impor dari Inggris (UK-CBAM) yang bakal berlaku tahun 2027 nanti.
"Kita nggak melihat aturan global ini sebagai ancaman. Justru ini bukti kenapa kita harus disiplin jaga lingkungan dari sekarang. Kalau produk-produk Indonesia terbukti ramah lingkungan, barang kita bakal tetap laku keras di pasar internasional," kata Menteri Jumhur.
Menteri LH mengajak semua pihak mulai dari pemerintah, pengusaha, bank, kampus, sampai masyarakat luas untuk gotong royong. "Pemerintah nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh kolaborasi bareng-bareng (penta-helix) biar ekonomi hijau ini cepat jalan, lapangan kerja baru yang ramah lingkungan makin banyak, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas," tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)
