Pantau - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia siap menjadi pemimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, dan inovasi pembiayaan konservasi.
Perkuat Tata Kelola Hutan dan Pasar KarbonRaja Juli Antoni mengatakan Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga memimpin transformasi melalui solusi iklim berbasis alam.
Ia mengungkapkan, "Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengelolaan hutan, termasuk menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025 melalui penguatan pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, dan penegakan hukum.
Program Perhutanan Sosial juga telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga, sementara pengakuan hutan adat terus dipercepat.
Dorong Pembiayaan Konservasi dan Investasi HijauUntuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026.
Raja Juli Antoni mengatakan, "Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e," ungkapnya.
Ia menambahkan, "Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata," ujarnya.
Selain itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional yang mengembangkan berbagai instrumen seperti pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, dan blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional.
Menhut juga menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar memperkuat kemitraan di bidang keuangan berkelanjutan, infrastruktur pasar, tata kelola, serta inovasi pembiayaan iklim guna mempercepat perlindungan alam dan mobilisasi investasi hijau.
