- Apa tujuan Prabowo melibatkan TNI dan Polri mengurus pertanian?
- Apa saja bentuk keterlibatan TNI dalam pertanian di era pemerintahan Prabowo?
- Bagaimana dengan bentuk keterlibatan Polri?
- Apa kritik yang muncul dari pelibatan prajurit TNI dan polisi untuk mengurus pertanian?
- Selain di sektor pertanian, pelibatan militer untuk melatih calon manajer Koperasi Merah Putih juga ramai dikritik belakangan, mengapa?
Saat membuka Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Di tengah kritik terhadap meluasnya peran aparat keamanan di ranah sipil, Prabowo bersikukuh pelibatan tersebut diperlukan untuk mengawal program swasembada pangan dan mencegah kebocoran anggaran.
”Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah, angkatan laut tanam kedelai, angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat,” tutur Presiden Prabowo.
Prabowo menjelaskan, pelibatan aparat keamanan bukan berarti militer mengambil alih lahan petani. Aparat diterjunkan sebagai pengawal kebijakan agar bantuan negara sampai tepat sasaran tanpa dipotong oleh oknum yang nakal. Ini mengingat sektor pangan adalah elemen pertahanan negara yang tak bisa dikelola dengan cara birokrasi biasa.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan target membangun 750 batalyon infanteri teritorial pembangunan (yonif TP) hingga 2029 dengan target 150 batalyon per tahun.
Di setiap batalyon, ada kompi pertanian yang bertugas mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional. Ada pula kompi peternakan yang bertugas memperkuat penyediaan protein hewani. Sebagai bagian dari rencana tersebut, pada 2025, TNI AD telah membuka rekrutmen 24.000 tamtama.
Masih pada 2025, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 805 perwira prajurit karier. Sebanyak 115 di antaranya perwira TNI tenaga pertanian. Mereka akan mengawali program ketahanan pangan, termasuk terlibat dalam bidang teritorial dengan memberikan penyuluhan tentang cara bertani yang baik dan benar kepada masyarakat dan petani.
Di tingkat operasional, Mabes TNI tercatat mengawal program cetak sawah, salah satunya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Catatan Kompas, pelibatan militer dalam sektor pertanian dimulai sejak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan periode 2019-2024.
Jawaban atas pertanyaan ini setidaknya terlihat dari kegiatan Polri memanen jagung yang menjadi semakin lazim beberapa waktu terakhir.
Pada 2025, Polri telah berkontribusi menanam jagung di ratusan ribu hektar (ha) lahan. Pada triwulan I-2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektar lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung. Pada triwulan II-2026 ini, panen dilakukan di 189.760 ha lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.
Sebagian hasil panen diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.
Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di sejumlah daerah. ”Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,” kata Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal, menyoroti tugas tambahan yang diberikan pemerintah sehubungan dengan posisi Polri yang berada di bawah Presiden. Kondisi itu terjadi akibat karakteristik Presiden Prabowo yang memprioritaskan program-program populis.
”Dampak negatifnya, mau tidak mau, tugas utama Polri akan tersingkirkan. Lembaga ini menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas utamanya, seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Nicky.
Adapun terkait pelibatan militer di pertanian, sejumlah pihak mengingatkan bahwa di belahan dunia lain, doktrin pertahanan tengah berlari kencang mengejar revolution in military affairs (RMA). Perang pada abad ke-21 tak lagi sekadar adu jumlah pasukan di parit-parit, tetapi pertempuran asimetris, penguasaan teknologi siber, hingga presisi persenjataan jarak jauh. Inilah wajah perang generasi keempat.
Namun, di Indonesia, arah pertahanan justru seolah diputar balik secara drastis. Alih-alih sibuk di simulator tempur atau laboratorium teknologi, prajurit TNI kian disibukkan dengan urusan cetak sawah, distribusi pupuk, hingga mengamankan harga gabah.
Kementerian Pertahanan mengonfirmasi adanya satu lagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang meninggal saat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Dengan demikian, total sudah tiga calon manajer yang meninggal saat pelatihan tersebut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melihat, tragedi memilukan ini sebagai potret buruk dari bahaya meningkatnya militerisme bagi warga sipil. Pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP sedari awal keliru. Ia mendesak program pelatihan militer itu dihentikan.
”Ini harus dihentikan. Yang diperlukan adalah pelatihan keterampilan manajemen usaha dan komunikasi yang dialogis, bukan pelatihan militer yang berbasis kekuatan fisik dan komunikasi monologis,” ucap Usman.
