KOMPAS.com — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar forum koordinasi percepatan pembukaan Pelintasan Temajuk–Telok Melano sekaligus mengkaji peluang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) sektor pariwisata di Temajuk.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan langsung Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (25/6/2026).
Forum koordinasi itu dipimpin Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, dan dihadiri Perencana Madya Direktorat Pengembangan Daerah Tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas, jajaran organisasi perangkat daerah terkait, Konsulat Jenderal RI di Kuching, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Baca juga: Perkuat Pengawasan Perbatasan RI–Timor Leste, BNPP Survei Jalur Tidak Resmi di Belu
Budi Setyono menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut komitmen bersama yang telah disepakati pada 26 Mei 2026 melalui Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk–Telok Melano.
Komitmen tersebut bertujuan merumuskan langkah konkret pengaktifan kembali PLB Temajuk sebagai simpul pergerakan lintas batas Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah Sambas.
“Berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP dan Sekretaris BNPP, kami menindaklanjuti kesepakatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan, khususnya Temajuk dan Telok Melano,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/6/2026).
Terkait rencana peresmian pembukaan perlintasan, ia menegaskan, proses tersebut harus dilaksanakan secara resiprokal melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Budi mengungkapkan, momentum peresmian diusulkan pada sekitar minggu keempat Agustus 2026, setelah peringatan Hari Kemerdekaan kedua negara.
Baca juga: BNPP Paparkan Penguatan Program Prioritas Kawasan Perbatasan dalam Rencana Kerja 2027 kepada DPR
“Peresmian ini perlu kebersamaan dan kesepakatan dua negara. Momentum waktunya masih akan dibahas bersama, namun kami mengusulkan setelah perayaan kemerdekaan Indonesia dan menjelang Hari Kemerdekaan Malaysia,” katanya.
Sinergi antarlembagaBudi menambahkan, rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui Forum Sosial Ekonomi Daerah (Sosekda) antara Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Negeri Sarawak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli 2026.
Dari sisi kesiapan nasional, BNPP memastikan berbagai persiapan telah dilakukan secara terkoordinasi.
Budi menjelaskan, sinergi lintas sektor mulai dari kepabeanan, keimigrasian, karantina, hingga unsur keamanan (CIQS) telah berjalan dengan baik untuk mendukung operasional perlintasan, terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan.
Baca juga: Anggaran BNPP 2027 Dipangkas 54 Persen, Tito Usul Tambahan Rp 204,9 Miliar
Dia bersyukur bahwa koordinasi CIQS dan unsur pengamanan menunjukkan kesiapan yang solid.
“Ini menjadi fondasi penting agar PLB Temajuk dapat melayani perlintasan secara aman, tertib, dan memberi manfaat ekonomi,” tegas Budi.
