Pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat koordinasi perdana Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK sekaligus membahas persoalan pasokan gas bagi sektor industri.
Bertempat di gedung DPR RI, rapat tersebut dihadiri Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea perwakilan serikat pekerja, Desk Ketenagakerjaan Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh.
Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat membangun koordinasi secara rutin melalui Satgas Mitigasi PHK agar langkah penanganan persoalan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih cepat.
“Hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya kemudian masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas,” kata Dasco dalam konferensi pers seusai rapat di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan Satgas Mitigasi PHK akan dilakukan secara berkala. Di lingkungan DPR, koordinasi akan dipimpin oleh Cucun Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI.
“Satgas Mitigasi PHK pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” ujarnya.
Sementara itu, Prasetyo Hadi Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara mengatakan rapat difokuskan untuk mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya.
“Hari ini kami berdiskusi tentang beberapa hal terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah kami berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” ujar Prasetyo.(faz/ipg)
