Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjabarkan sejumlah faktor potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilaporkan ke pihaknya. Satgas Mitigasi PHK menyebut tengah melakukan sejumlah mitigasi menghadapi hal itu.
"Salah satu langkah konkret pagi hari ini tadi sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian sekian tahun yang lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menyebut permasalahan PHK yang ditemukan pihaknya tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku. Pras menyinggung soal konflik internal di perusahaan terkait.
"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK, dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi, suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Tetapi apapun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi. saya kira begitu," katanya.
Ia menyebut potensi PHK itu tak terpaku pada satu bidang sektor. Prasetyo menyebut ada pula pengaruh dari luar perusahaan yang membuat kebijakan PHK menjadi langkah yang dipertimbangkan.
"Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, jadi memang karakteristiknya tidak kepada satu sektor tertentu karena problemnya juga bermacam-macam. Ada yang memang misalnya demand-nya turun. Ya, permintaannya turun. Ada juga tadi yang bermasalah terhadap modal yang itu, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ujar Pras.
"Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya. Padahal sebetulnya perusahaannya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya, ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," tambahnya.
Pras menepis anggapan fenomena PHK meningkat. Ia menekankan setiap perusahaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda.
"Tidak, tidak (tren meningkat). Kalau yang ada potensi meningkat, yang berkaitan dengan masalah suplai bahan baku ya. Yang karena itu terpengaruh juga oleh harga dunia atau faktor geopolitik, satu. Kedua juga ada faktor manajemen di internal kita sendiri," ujar Pras.
"Misalnya contoh gas, itu juga ada beberapa yang di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak ada masalah karena sumber bahan bakunya tidak terjadi masalah teknis. Nah, tapi ada di Jawa Barat yang sumber gasnya ini terjadi kendala teknis. Jadi memang satu per satu kita pelajari dan kita cari jalan keluarnya gitu," tambahnya.
Satgas Mitigasi PHK disebut akan menggandeng Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Perindustrian. Ia berharap RI juga tak tergantung dengan bahan baku impor menimimalisir potensi PHK tersebut.
"Pasti, pasti (faktor ekonomi global). Kalau kita bicara ekonomi, semua faktor saling berkaitan, ya. Meskipun sekali lagi bukan itu kemudian menjadi alasan ya. Semua kita coba benahi, semua kita coba perbaiki," ujar Pras.
"Oleh karena itulah juga kami berkoordinasi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi untuk termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk memetakan komoditi-komoditi atau bahan baku-bahan baku apa saja yang kita sampai hari ini masih tergantung kepada dari impor," imbuhnya.
(dwr/gbr)
