Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong pemerintah agar program pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta RKP 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Sudjatmiko menyoroti backlog pembangunan rusun keagamaan yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Menurutnya, tidak seluruh anggaran program tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam backlog, melainkan sebagian dialokasikan dalam kerangka indikatif agar pelaksanaannya tetap dapat berjalan.
"Jangan seluruhnya dimasukkan ke dalam backlog. Program rusun keagamaan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan sudah menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung sarana hunian yang layak bagi lembaga-lembaga keagamaan," ujar Sudjatmiko.
Ia mengusulkan beberapa alternatif alokasi, mulai dari 20 persen, 25 persen, hingga sepertiga dari total backlog. Salah satu skenario yang dibahas yakni pengalokasian sekitar 33 persen atau setara Rp561 miliar ke dalam kerangka indikatif RKP 2027.
Menurutnya, pembangunan rusun keagamaan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga mendukung aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat di berbagai daerah.
Dengan adanya pagu indikatif, ia berpendapat, pelaksanaan program juga akan lebih mudah diawasi oleh pemerintah maupun DPR.
"Sebagian perlu tetap dialokasikan agar bisa dilaksanakan, diawasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Sudjatmiko berharap pemerintah mempertimbangkan usulan tersebut dalam penyusunan RKP dan RKA-K/L 2027 agar keberlanjutan program rusun keagamaan tetap terjaga sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
