JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Agus Riewanto menilai, safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai dari Lampung bukan sekadar agenda silaturahmi.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan strategi untuk menjaga infrastruktur politik sekaligus mengukur kekuatan basis pendukung menjelang dinamika politik menuju Pilpres 2029.
"Tujuannya bukan comeback 2027, tetapi memastikan infrastruktur politiknya tetap hidup untuk 2029," ujar Agus, saat dihubungi Kompas.com, pada Jumat (26/6/2026).
Agus menilai, pemilihan Lampung sebagai titik awal safari politik bukan keputusan yang diambil secara acak.
Baca juga: Jokowi Mulai Safari Politik Bareng PSI, Golkar Tak Khawatir Pemilihnya Beralih
Menurut dia, daerah tersebut memiliki makna politik tersendiri karena menjadi basis PDI-P, tetapi dimenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
"Lampung bukan pilihan acak. Ini 'kandang banteng' PDI-P yang justru dimenangkan Prabowo-Gibran 58 persen di Pilpres 2024. Dengan memulai dari sini, Jokowi mengirim 3 pesan," kata Agus.
Ia menuturkan, pesan pertama adalah Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki basis elektoral yang berdiri sendiri di luar mesin PDI-P.
"Pertama, ia masih memiliki basis elektoral yang mandiri di luar mesin PDI-P," ujar dia.
Pesan kedua, lanjut Agus, berkaitan dengan posisi strategis Lampung sebagai pintu masuk Pulau Sumatera.
Baca juga: Santai Jokowi Safari Politik, PAN: PSI Bukan Ancaman
"Kedua, Lampung adalah 'pintu gerbang Sumatera'. Penguasaan narasi di sini punya efek psikologis ke provinsi tetangga," kata dia.
Sementara itu, pesan ketiga adalah menjadikan Lampung sebagai lokasi untuk menguji soliditas jaringan relawan sebelum bergerak ke wilayah dengan dinamika politik yang lebih kompleks.
"Ketiga, ini uji coba paling aman untuk mengukur suhu mesin relawan Projo dan kepala daerah binaan sebelum masuk ke Jawa yang lebih polar," ucap dia.
Agus menilai, di tengah tidak lagi memegang jabatan formal, relawan dan loyalis menjadi modal politik paling penting bagi Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya.
"Tanpa jabatan formal, relawan dan loyalis adalah satu-satunya aset cair Jokowi untuk konsolidasi politik," kata dia.
Baca juga: Jokowi Mulai Safari Politik Bersama PSI, Waketum Gerindra: Gak Ada Masalah
Karena itu, safari politik dinilai menjadi sarana untuk menjaga loyalitas jaringan politik agar tidak berpindah ke kubu lain.
"Safari adalah ritual untuk menjaga loyalitas agar tidak migrasi ke kubu Prabowo, PDI-P, atau partai lain," ujar dia.
Sehingga, Agus menilai, tujuan utama langkah tersebut bukan untuk kembali maju dalam waktu dekat, melainkan memastikan jaringan politik Jokowi tetap terpelihara menghadapi kontestasi politik mendatang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
