CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat komunikasi politik yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen, termasuk partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD.
Komitmen tersebut mereka suarakan saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan itu menjadi langkah mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung pembangunan serta penataan Kota Makassar.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri sekaligus komitmen untuk menyukseskan berbagai program pemerintah.
"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota," ujarnya.
Izhar menjelaskan, audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog. Ketiga partai sepakat menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar untuk mendorong keberhasilan berbagai program pembangunan.
"Jadi, tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," sambung Izhar.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah membuka ruang kolaborasi bagi seluruh kekuatan politik, termasuk partai non-parlemen, untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis, terutama penataan kota, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menilai setiap kebijakan pemerintah memerlukan dukungan dan pemahaman masyarakat agar dapat berjalan optimal.
Karena itu, pihaknya siap turun memberikan edukasi mengenai berbagai program pemerintah, termasuk kebijakan penataan kota yang sedang dijalankan.
"Kadang ada masyarakat yang belum tau secara detile suatu kebijakan Pemerintah. Karena itu kami siap turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai program-program pemerintah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman," katanya.
Ia menegaskan komitmen tersebut juga berlaku terhadap program penataan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Izhar, PBB bersama Partai Ummat dan PKN yang mengusung pasangan MULIA pada Pilwali 2024 akan terus mengawal kebijakan yang bertujuan memperbaiki wajah Kota Makassar.
"Sudah pasti kami mendukung. Arahan Pak Wali jelas, bagaimana mempercantik dan memperindah Kota Makassar," tuturnya.
"Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut," lanjutnya.
Ia menilai hasil penataan mulai terlihat. Sejumlah kawasan yang sebelumnya semrawut kini lebih tertata, trotoar kembali dimanfaatkan pejalan kaki, akses jalan menjadi lebih lancar, serta lingkungan kota tampak lebih bersih.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Menurutnya, kolaborasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh di tingkat akar rumput menjadi faktor penting.
"Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat," kata Munafri.
Ia menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang siap mendukung program pemerintah, terutama penataan kota dan pemberdayaan masyarakat.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap partai non-parlemen dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik.
"Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar," tutup Munafri.
Salah satu program strategis penataan kota yang tengah digalakkan Pemkot Makassar yakni Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan indah, sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik seperti trotoar dan drainase.
Sejauh ini sudah ada ratusan lapak pedagang kaki lima yang awalnya mengambil fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk berjualan telah ditertibkan, diantaranya:
• Kecamatan Mariso sebanyak 178 lapak dibongkar. Penertiban ini tersebar di Kelurahan Mariso 55 lapak, Panambungan 54 lapak, Kunjung Mae 46 lapak, dan Mario 23 lapak.
• Kecamatan Biringkanaya sebanyak 167 lapak ditertibkan. Bontoala sekitar 60 lapak ditertibkan tepatnya di sekitar area SMKN 4 Makassar.
• Jalan Sultan Alauddin sebanyak 19 lapak ditertibkan setelah sebelumnya berjualan di atas trotoar jalan
• Pasar Cidu sebanyak 16 lapak ditertibkan oleh tim gabungan Pemkot Makassar.
• Kecamatan Tamalanrea sebanyak 25 lapak liar dilakukan untuk menata kawasan dan badan jalan.
