Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, anak buahnya akan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mengontrol anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu telah disepakati bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.
“Rupanya kadang-kadang mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, ‘kalau gitu ya udah yang ngawasin daerah biar saja Kementerian Keuangan’,” kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).
Purbaya menuturkan, Kemenkeu akan membentuk tim, yang dapat diambil dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.
“Nanti akan kami bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten/kota seperti apa. Kalau jelek ya, bilang jelek. Kalau rekomendasi tutup ya tutup. Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan kan yang ngawasi bukan BGN sendiri, jadi tempat saya, kita enggak akan kongkalikong,” kata Purbaya.
Purbaya menuturkan, dengan dibentuknya tim dari Kemenkeu tersebut akan mengikis kemungkinan konflik kepentingan di tubuh BGN.
Rencananya, tim ini akan mulai beroperasi pekan depan. Nantinya, akan dilakukan evaluasi dalam kurun waktu dua bulan sekali.
“Ini kan tiap hari pasti akan mulai jalan kan, mulai minggu depan sudah jalan. Saya pikir dua bulan sekali kita akan evaluasi dari tempat kita, kita ngasih masukan ke kepala BGN. Ini permintaan kepala BGN juga, jadi bukan saya mau ikut campur,” kata Purbaya.
Di sisi lain, Purbaya menyebut BGN juga tetap melakukan efisiensi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Bendahara negara menyebut, efisiensi yang dilakukan BGN akan membuat anggaran MBG berada di bawah Rp 268 triliun.
“Nanti akan di bawah itu (Rp 268 triliun). Tapi untuk detail nanti biar kepala BGN yang melaporkan,” kata Purbaya.
