jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Charles Kossay mengajak generasi muda Papua mengambil peran strategis dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus), memperkuat budaya damai, serta melawan penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Charles saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik "Suara Anak Muda Papua" bertajuk "Merawat Damai, Menguatkan Demokrasi, Menjemput Masa Depan yang Setara" di Rest Area Coffee Shop, Timika, Kamis (26/6/2026).
BACA JUGA: MPSI: KKB Penjahat Kemanusiaan, Teror Brutal bagi Rakyat Papua
Charles mengatakan pemuda merupakan kelompok yang memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan Papua. Karena itu, generasi muda tidak boleh menjauh dari ruang publik, melainkan harus aktif menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal berbagai kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP).
"Pemuda Papua harus menjadi agen perubahan yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat secara kritis, tetapi tetap bertanggung jawab. Sikap kritis harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan dan menghadirkan solusi, bukan memperkeruh situasi," kata Charles.
BACA JUGA: MPSI Serukan Penyampaian Aspirasi dengan Damai & Konstruktif, Jangan Mencederai Demokrasi
Menurut dia, implementasi Otonomi Khusus perlu terus dikawal agar tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua.
"Salah satu aspek yang perlu diperkuat ialah memperluas ruang partisipasi Orang Asli Papua dalam jabatan publik dan proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan", jelasnya.
BACA JUGA: MPSI Desak Kejagung Periksa Eks Bupati Tangerang dan Mantan Sekda soal HGB Pagar Laut
Selain itu, Charles menilai derasnya arus informasi di era digital menjadi tantangan baru bagi generasi muda Papua. Ia mengingatkan pentingnya membangun budaya literasi digital dengan membiasakan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada publik.
"Hoaks, disinformasi, dan provokasi dapat merusak kepercayaan sosial serta mengganggu persatuan masyarakat. Karena itu, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang informasi yang sehat, objektif, dan mencerdaskan," ujarnya.
Charles juga menegaskan bahwa perdamaian di Papua tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi harus diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap keberagaman, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Umum HMI Cabang Mimika Prayoga Romin Saputra yang menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga persatuan sekaligus penggerak perubahan sosial di Papua.
Menurut Prayoga, anak muda harus memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif, serta menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan edukasi, optimisme, dan semangat persatuan, bukan menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian.
"Anak muda Papua bukan hanya pewaris masa depan, tetapi penentu arah perubahan hari ini. Karena itu, mereka tidak boleh menjadi penonton, melainkan harus hadir membawa gagasan, solusi, dan tindakan nyata bagi kemajuan Papua," ujar Prayoga.
Ia menambahkan keberagaman yang dimiliki Papua merupakan modal sosial yang harus terus dijaga.
"Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila generasi muda mampu mengedepankan dialog, toleransi, dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan", pungkasnya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Jawab Tudingan Kezaliman dalam Penangkapan Roy Suryo & Dokter Tifa
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
