Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai penyesuaian agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dari wilayah perkotaan. Penyesuaian ini juga sejalan dengan langkah pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat di wilayah 3T.
Advertisement
"Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurut Qodari, pelaksanaan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan berat, terutama dari sisi kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang relatif sedikit. Situasi tersebut membuat wilayah 3T tidak dapat dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema konvensional.
Saat ini, setiap SPPG konvensional idealnya melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Skema ini optimal diterapkan di wilayah non-3T karena jumlah penduduknya padat. Sebaliknya, aturan teknis BGN menetapkan bahwa setiap SPPG hanya diperkenankan melayani penerima manfaat dalam radius maksimal 6 kilometer dengan waktu tempuh paling lama 30 menit. Jika dipaksakan menggunakan skema biasa, penyaluran makanan di daerah 3T akan memakan waktu lebih lama dan menyalahi aturan tersebut.
"Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," imbuh Qodari.
