JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 akan dipangkas signifikan dari pagu awal seiring evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi belanja dan tata kelola program. Meski demikian, penghematan dipastikan tidak akan mengurangi kualitas serta alokasi anggaran untuk menu makanan penerima manfaat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemangkasan anggaran dilakukan setelah pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan program, terutama dari sisi efisiensi operasional dan efektivitas penggunaan anggaran di lapangan.
Sebelumnya, pagu anggaran MBG 2026 ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Namun, dalam pemaparan APBN Kita pada 21 Mei 2026, Purbaya menyebut anggaran tersebut akan diturunkan menjadi Rp 268 triliun atau berkurang sekitar Rp 67 triliun. Kini, pemerintah mengisyaratkan angka final anggaran bahkan berpotensi berada di bawah Rp 268 triliun.
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sehari sebelumnya, Kamis (25/6/2026), Purbaya menerima Kepala BGN Nanik S Deyang di kantornya untuk membahas evaluasi program MBG, termasuk potensi efisiensi anggaran serta penguatan pengawasan pelaksanaan program di daerah.
Menurut Purbaya, penghematan terutama diarahkan pada komponen non-makanan, seperti tata kelola operasional dan efektivitas distribusi. Adapun alokasi untuk kualitas makanan dipastikan tidak akan dikurangi.
“Tidak (dikurangi), (kualitas makanan) tetap. Justru malah harus dipastikan makanannya tetap bergizi,” kata Purbaya saat ditanya apakah efisiensi akan menurunkan anggaran per porsi makanan.
Ia menilai MBG tetap merupakan program strategis pemerintah yang perlu dilanjutkan. Karena itu, fokus utama saat ini bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki implementasi agar lebih efisien dan akuntabel.
“Kalau saya maunya (anggaran MBG) nol rupiah, tapi enggak bisa kan. Programnya bagus, tinggal implementasinya diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman,” ujarnya.
Meski enggan menyebut angka pasti, Purbaya tidak menampik ketika ditanya apakah nilai efisiensi mendekati Rp 40 triliun.
Sinyal nominal tersebut sejalan dengan pembahasan di parlemen. Komisi IX DPR RI mengungkapkan, BGN tengah melakukan perhitungan ulang efisiensi anggaran yang berpotensi menghemat belanja negara hingga sekitar Rp 40 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan, BGN telah berkomitmen melakukan penghematan dengan nominal tersebut, baik untuk pelaksanaan program tahun ini maupun tahun anggaran berikutnya.
“Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kami akan melakukan exercise penghematan Rp 40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama,” ujar Zainul dalam keterangan tertulis, Jumat.
Menurut dia, BGN diberi waktu sekitar dua pekan untuk merampungkan perhitungan final efisiensi anggaran program MBG. DPR juga telah menyetujui empat langkah efisiensi utama yang diajukan BGN.
Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat, termasuk membuka opsi penyesuaian cakupan penerima pada kelompok tertentu seperti siswa SMA atau sederajat. Kedua, menyesuaikan frekuensi pemberian makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan sehingga distribusi tidak dilakukan pada hari libur sekolah maupun hari libur nasional.
Ketiga, mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp 6 juta diusulkan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Keempat, menerapkan sistem klasterisasi SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerja. Dengan skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran tidak lagi diberikan secara seragam, melainkan mengikuti beban layanan masing-masing unit.
Meski sejumlah komponen operasional dievaluasi, baik Purbaya maupun Zainul menegaskan efisiensi tidak akan menyentuh kualitas makanan yang diterima masyarakat. Fokus penghematan diarahkan pada aspek tata kelola, distribusi, dan efektivitas belanja pendukung.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan. Kementerian Keuangan akan terlibat langsung dalam monitoring penggunaan anggaran hingga tingkat daerah melalui jaringan vertikal yang dimilikinya.
Menurut Purbaya, salah satu kendala utama yang dihadapi BGN selama ini adalah keterbatasan kapasitas pengawasan di daerah, terutama terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, Kementerian Keuangan akan membentuk tim pengawasan yang melibatkan unit-unit vertikal di daerah, termasuk jajaran perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Saya punya alat dan bisa kontrol ke anggaran,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, hasil pengawasan akan menjadi dasar evaluasi berkala terhadap operasional MBG. Jika ditemukan pelaksanaan yang buruk atau penyimpangan serius, pemerintah tidak segan mengambil tindakan tegas, termasuk penghentian operasional unit tertentu.
“Kalau jelek ya kita bilang jelek. Kalau rekomendasi tutup ya tutup,” katanya.
Purbaya menegaskan, pola pengawasan baru ini dirancang agar lebih independen karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN, tetapi juga oleh Kementerian Keuangan sebagai pihak eksternal.
“Pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi di tempat saya, kita enggak akan kongkalikong,” ujarnya.
Evaluasi program direncanakan dilakukan setiap dua bulan sekali mulai pekan depan. Hasil evaluasi kemudian akan disampaikan kepada Kepala BGN sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program.
Dari sisi fiskal, efisiensi anggaran MBG dinilai berpotensi menurunkan tekanan terhadap defisit APBN 2026 sepanjang dana hasil penghematan tidak dialihkan ke pos belanja lain.
Purbaya mengatakan, ruang fiskal pemerintah saat ini justru mulai membaik. Selain dari efisiensi belanja, tekanan subsidi energi juga relatif mereda seiring penurunan harga minyak global.
“Harusnya kalau enggak ada pengalihan pembiayaan ya turun defisitnya,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan kondisi fiskal pemerintah tetap terkendali dan defisit APBN dipastikan tidak akan melampaui batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kondisi fiskal aman. Defisit tidak akan melebihi 3 persen, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar,” kata Purbaya.
Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai efisiensi anggaran pada program-program berbelanja besar seperti MBG memang semakin relevan di tengah tekanan fiskal yang kian meningkat.
Menurut dia, gejolak harga pangan tidak bisa dipandang sebelah mata karena dampaknya sangat besar terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Meski inflasi secara agregat terlihat terkendali, tekanan terhadap daya beli riil masyarakat bawah tetap tinggi karena sebagian besar pengeluaran mereka terserap untuk kebutuhan konsumsi pokok.
“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Itu sebabnya sering muncul gap antara klaim makro yang terlihat stabil dan keluhan masyarakat di pasar,” ujar Wisnu.
Ia menambahkan, ruang fiskal pemerintah juga menghadapi tekanan dari tingginya harga minyak dunia, yang berpotensi mendorong kenaikan beban subsidi energi sekaligus mempersempit fleksibilitas APBN.
Dalam situasi tersebut, menurut Wisnu, evaluasi terhadap program-program beranggaran besar menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Namun, pendekatan efisiensi perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengurangi efektivitas program.
“Efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Program seperti MBG perlu terus dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala pelaksanaannya. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
