JAKARTA, KOMPAS – Rangkaian pernyataan Presiden Prabowo Subianto ihwal belum sejalannya langkah semua kelompok dalam pembangunan bangsa masih berlanjut. Setelah menyampaikan peringatan terhadap pendana unjuk rasa dan bertemu Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden kembali menyinggung soal berbagai kegaduhan di ruang publik yang bisa mengganggu upaya negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Sarasehan Kebangsaan, bagian dari Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta Convention Center, Jumat (26/6/2026) sore. Acara itu dihadiri oleh 2.600 akademisi yang terdiri dari para rektor, dekan, dan dosen perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan keberpihakannya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peran penting para ilmuwan dalam pembangunan bangsa. Sejak dilantik pada Oktober 2024, ini merupakan kali keempat ia bertemu dengan para rektor dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, ia menyebut, menyertakan setidaknya satu guru besar dari perguruan tinggi dalam posisi strategis di setiap instansi penting di pemerintahannya.
Di tengah konteks itu, ia menganggap bahwa para akademisi merupakan bagian dari anak-anak bangsa yang mencintai negara dan rakyatnya. Kendati berbeda latar belakang suku, agama, bahkan ideologi, mereka dipersatukan oleh rasa kebangsaan dan keinginan yang sama untuk membangun Indonesia. “Dengan premis tadi, (sebagai) anak Indonesia yang cinta Tanah Airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan,” tutur Prabowo.
Sebagai pembaca sejarah, lanjutnya, kebersamaan dan kekompakan terutama antarkelompok elite merupakan kunci keberhasilan pembangunan hampir semua bangsa. Tanpa kebersamaan dan kekompakan kelompok elite, bangsa-bangsa cenderung terjebak perpecahan. Contohnya, bangsa Eropa yang kini terlibat perang panjang di Ukraina, bangsa Timur Tengah yang berperang di Palestina, Lebanon, bahkan Iran.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak para guru besar dan petinggi kampus untuk kembali merenungkan persoalan kebersamaan dalam bernegara. Sebagai Presiden, ia terpilih melalui mekanisme demokrasi. Dalam posisi tersebut, idealnya seluruh kelompok masyarakat bersatu untuk membangun bangsa, termasuk pihak yang kalah dalam pemilu.
Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat.
Apalagi, bangsa Indonesia sudah sepakat untuk memilih untuk menempatkan daulat rakyat di atas segalanya. “Saya selalu berusaha dengan persuasif, saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat lima kali meminta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang mendapat mandat,” ujar Prabowo.
Menurut dia, semestinya tidak ada lagi perbedaan yang mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebab, jika kegaduhan terus menerus terjadi, kerja-kerja pembangunan bakal terbengkalai. Akibatnya, Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain.
“Kalau ada yang berpendapat (bahwa) gaduh, ribut, bakar-bakar anarki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan,” kata Presiden.
Selama dua pekan terakhir, gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah terjadi di sejumlah daerah. Salah satu tuntutan yang digaungkan adalah desakan agar Presiden menghentikan pemborosan anggaran negara untuk program prioritas yang dinilai tak tepat, yakni Makan Bergizi Gratis. Tak hanya mahasiswa, berbagai kelompok masyarakat sipil juga menggaungkan kritik yang sama kepada Presiden.
Belum usai gelombang kritik yang disampaikan kepada pemerintah, mahasiswa justru diterpa dugaan penyuapan. Setelah bertemu Wapres Gibran, beredar isu kelompok mahasiswa mendapatkan uang sebesar Rp 300 juta. Belakangan, mahasiswa dari Universitas Bung Karno mengaku mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta dari oknum kepolisian untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Kepresidenan ke DPR.
Berselang beberapa hari, Presiden Prabowo saat berpidato dalam Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026) lalu pun menyinggung soal demonstrasi. Ia mengaku mengetahui identitas para pihak yang sengaja memobilisasi dan mendanai unjuk rasa. Kepentingan para pendana itu, menurut Presiden, tidak terlepas dari ketidaksukaan terhadap pemerintah yang tengah berupaya untuk mengubah paradigma pembangunan, tidak lagi berpihak pada pengusaha besar tetapi rakyat kecil.
Sehari setelahnya, Presiden juga menerima Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kapolri antara lain melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban nasional.
Ditemui seusai Sarasehan Kebangsaan, Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan, ungkapan Presiden tidak serta merta berarti ada pihak yang mengganggu pemerintahannya. Namun, Presiden ingin kembali menekankan bahwa bangsa Indonesia sudah mencapai konsensus membentuk negara demokrasi dengan mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu. Karena itu, Prabowo mengajak semua pihak konsekuen terhadap kesepakatan tersebut.
“Beliau diberi amanah oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan dan konstitusional, dan oleh karena itulah selama dua tahun ini beliau bekerja keras membayar (kepada rakyat),” kata Prasetyo.
Dihubungi terpisah, pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan sivitas akademika tentunya dapat dilakukan dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni mengajar, mengabdi, dan meneliti. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada. Akan tetapi, ketika kerja pemerintah terindikasi berseberangan dengan konstitusi, Tri Dharma Perguruan Tinggi juga mewajibkan para akademisi untuk menyampaikan kritik.
”Mengeritik itu bagian dari kerja sama para akademisi (dengan pemerintah),” kata Feri.
Menurut dia, cara yang kini dilakukan pemerintah mengharuskan para akademisi bekerja sama sesuai kerangka yang diinginkan mirip seperti pembangunan ultranasionalisme yang pernah terjadi di Jerman dan Italia. Berkaca pada sejarah, cara itu tak berhasil karena justru melahirkan pemerintahan yang otoriter dan korup. Semangat nasionalisme pun digunakan untuk melindungi kebijakan dari kritik dalam bentuk apa pun.
