jpnn.com, JAKARTA - Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar Sarasehan bertajuk 'Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh' di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Diskusi ini di gelar sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan mahasiswa dalam merespon gejolak aksi massa hari ini.
BACA JUGA: 5 Titik Lokasi Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella menyebut aksi demonstrasi dari berbagai elemen terus meningkat di sejumlah daerah sampai di Jakarta.
Fauzan menilai aksi ini adalah bagian dari sosial kontrol yang umum ketika ada permasalahan pada jalannya pemerintahan.
BACA JUGA: Gabungan Aliansi BEM Nasional Serukan Jaga Demokrasi & Tolak Penunggangan Mahasiswa
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini." ujar Fauzan Ohorella dalam sarasehan tersebut.
Fauzan juga menyinggung isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan sangat tendensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Lintas 98 Sumut: Presiden Prabowo Mengarahkan Demokrasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan
Menurutnya, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa.
"Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini," tandas Fauzan.
Pada kesempatan itu, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker) Wawan Sugiyanto turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK.
"Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi triger bagi isu ini," ujar Wawan Sugiyanto.
Lebih lanjut, Wawan juga menegaskan penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan, sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bahwa soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk perusahaan yang besar.
"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar," kata Wawan.
Narasumber lain, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI Niswatus Shabrina memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual hari ini.
Shabrina mengeklaim, bahwa penyampaian aspirasi ada hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.
"Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode. Kanal sosial media yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, Pers sebagai bagian dari pilar demokrasi, harus menjadi ruang edukasi bagi publik," jelas Shabrina
Dia menganggap tuntutan publik hari ini adalah persoalan tata kelola pemerintahan yang di rasa masih jadi pekerjaan rumah. Akan tetapi, muncul isu lain dan itu diamplifikasi oleh media-media demi menarik pembaca (viewers), bukan lagi dalam konteks penyedia informasi bagi publik.
"Kita bisa lihat dari algoritma sosmed atau situs media. Beberapa kanal podcast malah membuat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat beda, tetapi keluar dari isu arus utama mahasiswa dan masyarakat," pungkas Shabrina.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
