JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menyiapkan pembiayaan proyek hingga 17 miliar dolar AS untuk mendukung pembangunan di Indonesia.
Pembiayaan tersebut ditujukan bagi proyek-proyek produktif dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pendanaan komersial.
Purbaya mengatakan, komitmen pendanaan itu diperoleh setelah dirinya bertemu Presiden AIIB saat melakukan kunjungan kerja ke China pada 17 Juni lalu. Dana tersebut dapat dimanfaatkan hingga 2029 untuk membiayai berbagai proyek strategis nasional.
Baca Juga: Purbaya Kembali Tempatkan Dana Rp400 T ke Himbara, Bunga Kredit Ditargetkan Turun
"AIIB itu ngasih 17 miliar dolar AS. Bukan ngutang, itu project financing sebetulnya. Jadi sebenarnya seperti orang investasi ke sini. Kita mengundang investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available bisa diambil sampai 2029," terang Purbaya dalam konferensi pers "Lapor Pak Purbaya" di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Purbaya menyampaikan, AIIB telah menyatakan siap segera mencairkan pembiayaan apabila proyek yang diajukan telah siap dijalankan.
Ia mengklaim skema tersebut lebih menguntungkan dibanding investasi asing konvensional karena aset yang dibangun tetap menjadi milik Indonesia.
Baca Juga: Momen Purbaya Tirukan Gaya Kungfu IP Man saat Sidak Perusahaan Baja asal China
"Jadi pembangunan kita dibiayai seperti investor masuk, tapi punya kita. Akhirnya kalau investor asing masuk juga kan mereka pinjam uang sana, dibayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung, bukan rugi," jelasnya.
AIIB, lanjut Purbaya, juga menyampaikan keinginan untuk membuka kantor cabang di Indonesia. Pemerintah pun berkomitmen menyiapkan lahan dan bangunan agar kantor tersebut dapat segera beroperasi.
Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- purbaya yudhi sadewa
- pembiayaan aiib
- anggaran proyek pemerintah
- pembiayaan proyek
- utang pemerintah





