Jakarta, VIVA – Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar Sarasehan bertajuk 'Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh' di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026. Diskusi ini di gelar sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan mahasiswa dalam merespon gejolak aksi massa hari ini.
Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya atau FPIR, Fauzan Ohorella menyebut, bahwa aksi demonstrasi dari berbagai elemen terus meningkat di sejumlah daerah sampai di Jakarta. Fauzan menilai, bahwa aksi ini adalah bagian dari sosial kontrol yang umum ketika ada permasalahan pada jalannya pemerintahan.
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini." ujar Fauzan Ohorella.
Fauzan juga menyinggung, bahwa isu yang mencuat soal Reformasi Jilid II tidak relevan dan sangat tendensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa.
"Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini," tandas Fauzan.
Pada kesempatan itu, Wawan Sugiyanto selaku Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan.
"Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi trigger bagi isu ini," jelas Wawan Sugiyanto.
- dok. istimewa
Lebih lanjut, Wawan juga menegaskan, bahwa penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan, sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bahwa soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk perusahaan yang besar.
"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar," kata Wawan
