Pemerintah Indonesia mengklaim telah menyiapkan strategi baru untuk menekan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui empat langkah efisiensi yang tengah disusun Badan Gizi Nasional (BGN), belanja negara disebut berpotensi dihemat hingga Rp40 triliun.
Rencana tersebut mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI yang sekaligus memberikan tenggat waktu dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan perhitungan akhir skema penghematan sebelum dibahas kembali dalam rapat bersama.
Baca Juga: Diungkap Prabowo, Elite yang Tak Mau Diajak Kerja Sama Bikin Pembangunan Indonesia Terhambat
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin mengatakan skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan baru BGN dinilai cukup menjanjikan untuk menekan kebutuhan anggaran program MBG.
"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujar Zainul, dikutip Sabtu (27/6).
Menurut dia, BGN telah berkomitmen melakukan simulasi penghematan sedikitnya Rp40 triliun, baik untuk pelaksanaan program pada 2026 maupun rancangan anggaran tahun 2027.
"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.
Komisi IX DPR kemudian menyetujui permintaan BGN untuk menyelesaikan proses perhitungan tersebut dalam waktu dua pekan. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan pada rapat dengar pendapat berikutnya.
"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.
Empat strategi efisiensi yang disiapkan BGN dimulai dari evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas adalah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 11 juta orang.
Langkah kedua ialah mengurangi frekuensi penyaluran makanan. Jika selama ini paket MBG diberikan sekitar 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan distribusi direncanakan hanya berlangsung pada hari Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan pola tersebut, bantuan juga tidak disalurkan saat hari libur nasional maupun masa libur sekolah.
Strategi berikutnya menyasar insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besaran insentif yang sebelumnya disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari akan dievaluasi agar disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.
Sementara langkah keempat adalah menerapkan sistem klasterisasi SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerja. Melalui skema ini, besaran insentif maupun alokasi anggaran tidak lagi sama untuk setiap satuan pelayanan, melainkan disesuaikan dengan hasil penilaian.
Baca Juga: Pengusaha Klaim Harga Bensin Tak Bisa Langsung Turun usai Konflik Iran-Amerika
Meski tengah menyiapkan penghematan besar, BGN tetap mengusulkan anggaran MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027 atau naik Rp2 triliun dibandingkan pagu tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Namun, DPR memperkirakan kebutuhan anggaran tersebut masih dapat ditekan apabila empat strategi efisiensi berhasil diterapkan secara optimal.
