REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Kota New York resmi membekukan tarif sewa sekitar satu juta apartemen berstatus rent-stabilized setelah Dewan Pedoman Sewa (Rent Guidelines Board) menyetujui kebijakan tersebut melalui pemungutan suara 7 berbanding 1 pada Kamis (25/6/2026) waktu setempat. Keputusan ini menjadi kemenangan politik besar bagi Wali Kota New York Zohran Mamdani, yang sejak kampanye menjadikan pembatasan biaya perumahan sebagai janji utama.
Pembekuan tarif sewa berlaku bagi kontrak satu tahun maupun dua tahun yang mulai berlaku pada atau setelah 1 Oktober mendatang. Dengan keputusan tersebut, penyewa apartemen yang masuk dalam skema rent-stabilized tidak akan mengalami kenaikan harga sewa selama periode kontrak baru.
- Krisis Teluk Sulap Pipa Gas Rusia-China Jadi Makin Strategis, Potensinya Rp326 Triliun
- Babak Baru Rivalitas Jerman vs Rusia, Berlin Gerebek WN Rusia terkait Sabotase Gas
- NATO Genjot Anggaran Militer Rp9.300 T, Putin: Barat Bersiap Perang dengan Rusia
Dalam pernyataannya setelah pemungutan suara, Mamdani menyebut keputusan itu sebagai kemenangan bersejarah bagi jutaan warga yang bergantung pada hunian dengan tarif terjangkau.
"Ini adalah kelegaan yang memang pantas diterima para pekerja di seluruh kota kita," kata Mamdani, sebagaimana diberitakan sejumlah media Amerika.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Keputusan tersebut melengkapi pekan politik yang menguntungkan bagi Mamdani. Pada pemilihan pendahuluan kongres awal pekan ini, tiga kandidat sayap kiri yang didukungnya berhasil mengalahkan kandidat Demokrat dari kubu mapan, memperkuat pengaruh politik wali kota yang baru menjabat tersebut.
Namun, kebijakan pembekuan sewa diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Sejumlah kelompok pemilik properti telah menyiapkan langkah hukum dengan alasan dewan wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi sebelum menetapkan besaran kenaikan sewa. Faktor seperti pajak properti, biaya utilitas, pemeliharaan gedung, hingga kenaikan premi asuransi dinilai seharusnya menjadi dasar penyesuaian tarif.
Kontroversi bahkan muncul sebelum pemungutan suara berlangsung. Christina Smyth, anggota Dewan Pedoman Sewa yang juga pemilik properti dan pengacara, mengundurkan diri dengan tudingan bahwa hasil pemungutan suara sudah ditentukan sejak lama.
Dalam surat pengunduran dirinya yang diperoleh The Wall Street Journal, Smyth menyebut enam anggota dewan yang ditunjuk Mamdani pada Februari lalu membuat pembekuan tarif sewa hampir pasti disahkan.
"Dewan yang dibentuk ulang ini diharuskan memberlakukan pembekuan sewa. Semua yang terjadi setelah itu hanyalah sandiwara," tulis Smyth.
Rapat dewan berlangsung di El Museo del Barrio, museum seni Amerika Latin di Manhattan. Puluhan aktivis pembela hak penyewa memadati lokasi sidang. Mereka bersorak, meniup peluit, dan mengangkat poster bertuliskan "Freeze the Rent!" ketika hasil pemungutan suara diumumkan.
Seruan "Bekukan Harga Sewa" memang telah menjadi slogan utama kampanye Mamdani. Politikus sosialis demokrat itu berjanji tidak akan menaikkan tarif sewa apartemen yang diatur pemerintah selama empat tahun masa jabatannya demi menekan biaya hidup warga New York.
Di sisi lain, kelompok pemilik bangunan menilai kebijakan tersebut justru dapat memicu persoalan baru. Asosiasi Apartemen New York memperingatkan bahwa pemilik gedung yang memiliki apartemen dengan tarif pasar sekaligus unit rent-stabilized kemungkinan akan menaikkan harga sewa unit pasar untuk menutup hilangnya pendapatan dari unit yang dibekukan tarifnya.
